Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para terpidana koruptor ke Mahkamah Agung (MA) jangan sampai menjadi modus untuk mereka mendapatkan potongan hukuman penjara.
"Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana. Namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (30/9/2020).
Ali menyebut hingga kini sudah ada sekitar 38 perkara korupsi yang ditangani KPK sedang diajukan oleh para terpidana koruptor ke MA.
Apalagi, dari 22 perkara yang telah diajukan PK para terpidana koruptor. Mereka mendapatkan putusan pengurangan masa hukuman oleh MA.
Baca Juga: Banjir Kritik karena Sering 'Sunat' Hukuman Koruptor, Begini Tanggapan MA
"Terkait putusan majelis PK atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman," ucap Ali.
Ali menegaskan bahwa pidana korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan luar biasa yang merugikan kehidupan masyarakat maupun negara.
"Oleh karenanya salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan adanya efek jera terhadap hukuman para koruptor sehingga calon pelaku lain tidak akan melakukan hal yang sama," imbuh Ali.
Terbaru ini, Majelis hakim MA telah menjatuhkan putusan 10 tahun terhadap Sugiharto mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek KTP-el. Dalam putusan kasasi Sugiarto mendapat hukuman 15 tahun penjara.
Kemudian, Irman mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 12 tahun penjara berdsarkan putusan PK MA.
Baca Juga: Ketika Korupsi Dianggap Kejahatan Biasa di Indonesia
Pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan PK yang diajukan Irman dan Sugiharto yaitu Irman dan Sugiharto telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017.
Keduanya pun juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek KTP-el.
