Infografis
Suara.com - Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Persadha mengatakan peran buzzer pada masa kampanye pemilihan kepala daerah yang akan berakhir 5 Desember 2020, antara lain untuk menggoreng isu demi kepentingan kontestan.
Dalam kondisi pandemi Covid-19, kata Pratama Persadha, buzzer sangat dibutuhkan oleh kandidat, apalagi para peserta pilkada makin kesulitan untuk turun ke lapangan langsung menyapa masyarakat karena dibatasi aturan protokol kesehatan.
"Artinya, buzzing atau mendengungkan isu dari timses lewat medsos dan platform lain di internet sangat dibutuhkan keberadaannya," kata Pratama melalui melalui percakapan WhatsApp, Selasa (29/9/2020), malam.
Kegiatan buzzer meliputi kampanye positif, kampanye negatif terhadap lawan, bahkan juga ada operasi untuk mengangkat black campaign (kampanye hitam).
Baca Juga: Dikritik Gara-gara Komentari Ahok, Tifatul: Buzzer Mulai Action
Itu sebabnya, kata Pratama, Komisi Pemilihan Umum membatasi gerak pasangan calon kepala daerahdi media sosial dengan melarang adanya iklan politik meskipun hal ini sulit dicegah, terutama jika timses kontestan menggunakan akun nonpolitik.
Ia mencontohkan Facebook yang membatasi iklan politik dengan mewajibkan pengiklan menyertakan nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak. Tanpa menginput data tersebut pengiklan tidak bisa mengakses dashboard dan fitur iklan di Facebook maupun Instagram.
Terkait dengan seberapa efektif peran buzzer di media sosial untuk menaikkan tingkat keterpilihan peserta pilkada, menurut Pratama, untuk masyarakat perkotaan sangat efektif dalam mendrive isu.
Namun yang perlu diketahui, buzzer tidak selalu seperti akun Triomacan2000, tetapi juga bisa dilakukan oleh para artis maupun orang yang punya nama di media sosial.
"Ada pesan yang dituju dalam setiap kegiatan ataupun postingan mereka sesuai dengan kesepakatan dengan klien," kata dia.
Baca Juga: Bukan Mainkan Isu PKI, Ustaz Hilmi: Buzzer Biasanya Komen HTI dan Khilafah
Menyinggung soal buzzer anonim, Pratama mengatakan mereka tidak selalu melakukan kerja-kerja negatif. Bahkan, banyak yang sebatas melakukan share ulang maupun melakukan retweet, kemudian banyak pula buzzer untuk menambah engagement, seperti melakukan komentar maupun likes.
Dalam laporan Antara disebutkan, soal pelacakan terhadap akun anonim, nisbi mudah dilacak dan dipetakan karena biasanya aktivitas mereka bertautan dengan akun-akun lain yang masih satu kelompok. Mereka ini biasanya memiliki banyak klien yang berbeda sehingga lebih mudah ditelusuri dari sisi klien.
"Artinya, untuk tahu siapa pemilik akun nisbi mudah, apalagi jika mereka tidak menggunakan VPN (virtual private network) atau jaringan pribadi virtual dalam aksinya," tutur Pratama.
