Infografis
Suara.com - Nama Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmatyo belakangan tengah menjadi sorotan setelah dirinya mengklaim bahwa pencopotannya sebagai Panglima TNI karena menginstruksikan anggotanya untuk memutar film G30S PKI.
Pernyataan Gatot itu pun langsung berhembus kencang hingga membuat isu PKI bangkit kembali menyebar di mana-mana.
Namun, Gatot segera mengklarifikasi pernyataannya tersebut saat wawancara ekslusif di tvOne pada Kamis 24 September 2020.
“Jadi saya koreksi, saya tidak pernah mengatakan saya dicopot gara-gara adakan nonton (film G30S PKI) tapi itu persepsi publik ya, itu persepsi publik,” ungkap Gatot tegas.
Baca Juga: Acara Gatot Dkk Ditolak, Din Syamsuddin: KAMI Balas Pakai Senyuman, Tapi...
Gatot yang juga sebagai presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sempat membuat surat terbuka kepada presiden agar pemerintah memutar kembali film G30S/PKI.
Dalam surat terbuka itu, tertulis uraian panjang salah satunya menyebut bahwa orang-orang PKI telah menyelinap ke berbagai sektor di pemerintahan saat ini.
Oleh sebab itulah Gatot dengan payung KAMI mendesak pemerintah menayangkan ulang film yang diproduksi era Orde Baru itu.
Gembar-gembor Gatot soal kebangkitan PKI bukan kali ini saja ia lontarkan.
Pada tahun 2018 silam saat ia hadir dalam acara Rosi di Kompas TV, Gatot dengan berani menyebut PKI telah bangun lagi.
Baca Juga: Selain Polisi, Acara Gatot Cs di Surabaya Tak Dapat Izin Satgas Covid-19
Di acara yang kemudian diunggah di kanal YouTube KOMPASTV tanggal 5 Oktober 2018 itu, Gatot berulang kali mengatakan kalau PKI telah menjelma sebagai kekuatan yang besar.
Gatot Nurmantyo bahkan yakin betul kalau PKI adalah dalang dari pencabutan TAP MPRS No XXV/1966, penghapusan sejarah pemberontakan PKI di kurikulum pendidikan dan penghentian pemutaran Film G30S PKI.
Namun pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia).
Menurut Usman Hamid, dihapuskannya kewajiban untuk menonton Film G30S/PKI, dilakukan oleh Menteri Penerangan pada era pemerintahan Gus Dur, Yunus Shofiah.
Selain itu, Usman memaparkan, Menteri Pendidikan era pemerintahan BJ Habibie, Juono Sudarsono juga melakukan peninjauan ulang terhadap isi buku-buku sejarah yang mengandung muatan sejarah yang tidak benar.
Selanjutnya, di era Gus Dur TAP MPRS tersebut dihapuskan karena menjadi sebab diskriminasi bagi orang-orang yang tidak bersalah.
"Gus Dur bukan PKI, Gus Dur anak Kyai dan Gusdur juga Kyai," tukas Usman Hamid membungkam Gatot.
Video selengkapnya di sini.
