Infografis
Suara.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II yang diterapkan sekarang ini tidak efektif.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk mengganti kebijakannya dengan menerapkan mini lockdown.
Ketua fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan saat ini PSBB sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Selain itu, arahan untuk penerapan mini lockdown juga datang dari Presiden Joko Widodo.
"Kalau untuk DKI saya rasa pas apa yang disampaikan pak Jokowi, sesuai dengan karakteristik Jakarta yang saya kira akan lebih cocok diterapkan lockdown mini," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2020).
Baca Juga: Pengusaha Minta Anies Izinkan Pengunjung Hotel dan Mal Makan di Tempat
Menurutnya, PSBB sekarang ini membuat kondisi ekonomi semakin sulit. Pasalnya kegiatan usaha masyarakat juga sudah dikurangi dengan berbagai aturan pembatasan.
Namun dengan mini lockdown, maka kegiatan ekonomi bisa kembali dibuka. Pembatasan yang dilakukan di klaster tertentu dinilai lebih efektif.
"Ekonomi masih bisa bergerak, karena sifatnya lokal di daerah berdasarkan klaster bisa dilakukan lockdown, kalau Jakarta bisa efektif dibandingkan PSBB total," jelasnya.
Wilayah lockdown yang lebih kecil disebutnya lebih efektif untuk diawasi oleh petugas. Dengan demikian, maka pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 bisa dijalankan dengan lancar.
"Penyebaran Covid, pengawasan Pemprov efektif karena skup lokal. Efektif karena bisa melibatkan masyarakat sekitar. Ketika ada keterlibatan masyarakat, itu lebih efektif daripada kebijakan Pemprov yang tidak melibatkan masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Berat Jadi Calon Presiden, Ini Kata Pengamat Politik
Sebelumya, Presiden Jokowi sebelum mengintruksikan pembatasan sosial berskala mikro atau mini lockdown di tingkat bawah guna menekan angka penyebaran Covid-19.
Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan arahan rapat terbatas mendengarkan Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Senin (28/9/2020).
Menurutnya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus segera menyampaikan kepada Kepala Daerah agar menerapkan intervensi berbasis lokal dalam penanganan Covid-19.
"Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, ini perlu saya sampaikan lagi kepada Komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, kota," ujar Jokowi.
Menurutnya, mini lockdown harus dilakukan di tingkat desa, kampung, RT, RW, perkantoran hingga pondok pesantren.
Ia meyakini pembatasan sosial berskala mikro atau mini lockdown akan lebih efektif jika dilakukan secara berulang untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Artinya pembatasan berskala mikro, baik ditingkat desa, tingkat kampung, tingkat RT, tingkat RW, atau di kantor atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif. mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," ucap dia.
