Infografis
Suara.com - Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Muhammad Sirojuddin Syamsuddin buka suara dengan adanya aksi penentangan yang dilakukan beragam organisasi masyarakat terhadap acara kelompok tersebut di Kota Surabaya pada Senin (28/9/2020).
Pria yang akrab disapa Din Syamsuddin itu mencurigai ada pihak yang mengucurkan dana untuk kelompok penentang tersebut.
Din mengatakan, KAMI lahir untuk berjuang menegakkan Pancasila dan melakukan kritik terhadap pemerintah yang memasung kebebasan rakyat.
Kalau sampai akhirnya ada pihak yang menolak, dia menganggap hal tersebut dikarenakan adanya pemahaman yang salah terhadap KAMI.
"Bahwa kemungkinan ada pihak yang merekayasa dan mendanai kelompok penentang KAMI (seperti, kasus bocornya proposal mahasiswa di Surabaya), KAMI tidak ingin menghabiskan waktu untuk menanggapinya," kata Din dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com, Selasa (29/9/2020).
Baca Juga: Din Syamsuddin Sebut Polisi Tak Adil Bubarkan Acara KAMI di Surabaya
Padahal, Din mengungkapkan, KAMI bahkan melayangkan kritik kepada pemerintah dalam kondisi pandemi Covid-19.
KAMI mendesak pemerintah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat ketimbang mendahulukan kepentingan ekonomi dan politik.
Meski begitu, Din mengklaim pengikut KAMI yang ada di seluruh Indonesia lebih memilih untuk memaafkan kelompok-kelompok yang benci terhadapnya. Tetapi, Din juga tidak menutup untuk mengambil jalur hukum, apabila ada yang berbuat hingga melampaui batas.
"Namun yang pasti, jika ada pihak lain yang melampaui batas dan melanggar hukum, KAMI tidak segan-segan untuk memprosesnya ke jalur hukum, demi tegaknya negara hukum," katanya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kota Surabaya menggelar aksi bersama menolak rencana silaturahmi dan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Senin (28/9/2020).
Baca Juga: Gatot Nurmantyo: Koyaklah Dadaku Agar Kamu Mengerti Merah Putih Jiwa Ragaku
Mereka juga mendukung kepolisian membubarkan acara tersebut. Seperti dikatakan Ketua Jaringan Masyarakat Melek Politik (JMMP) Kota Surabaya, Ismail Busro.
Menurutnya, langkah Polda Jatim dalam membubarkan deklarasi KAMI sangat tepat.
Sebab selain membahayakan warga terkait penyebaran Covid-19 juga gerakan itu memanfaatkan kondisi yang lagi prihatin melawan wabah dengan misi politis.
"Lebih baik monggo bareng-bareng melawan Covid-19. Kalau mau nyapres nanti 2024, itupun kalau ada partai yang mau mengusung dan rakyat mendukung. Sabar jenderal, Jatim dan Surabaya tidak mudah untuk diprovokasi politik," katanya.
Kemudian Forum Komunikasi Kiai Kampung Indonesia (FK3I). Ketua FK3I, Gus Maftuh sangat mendukung pembubaran deklarasi KAMI di Surabaya.
Di samping pemberitahuan tempat yang tidak valid, kegiatan KAMI hanya gerakan politik yang berkedok moral dilakukan oleh segelintir orang yang mengaku sebagai tokoh nasional.
Gus Maftuh juga meyakini gerakan KAMI adalah gerakan yang kental dengan nuansa politik. "Mereka hanya ingin mencari panggung, gerakan yang sakit hati atau tidak puas atas kekalahan Pilpres 2019 kemarin," katanya.
