Infografis
Suara.com - Acara Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Surabaya pada Senin (28/9/2020) ditentang beragam organisasi masyarakat (ormas) Kota Pahlawan tersebut.
Menilik adanya penentangan tersebut, inisiator KAMI Muhammad Sirojuddin Syamsuddin menganggap penentang tersebut bersikap radikal.
Jika melihat dari peristiwa tersebut, pria yang akrab disapa Din, menganggap masih ada kelompok-kelompok antidemokrasi hingga cenderung menolak kehadiran kelompok lain.
"Dari peristiwa tersebut diketahui, bahwa masih ada kelompok dalam masyarakat yang anti demokrasi, bersikap radikal, dan berwawasan eksklusif dengan kecenderungan menolak keberadaan kelompok lain," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/9/2020).
Baca Juga: Din Syamsuddin Sebut Polisi Tak Adil Bubarkan Acara KAMI di Surabaya
Dia juga menganggap, kelompok penentang tersebut tidak memahami jika KAMI dilindungi konstitusi.
Lagipula, menurutnya, jika memang ada yang tidak sepakat dengan pemikiran KAMI, lebih baik untuk bertarung pikiran bukan mengadakan aksi.
"Mereka tidak memahami bahwa keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dijamin oleh konstitusi," ujarnya.
"Kalau ada ketaksetujuan terhadap pikiran atau gagasan seyogyanya dihadapi dengan pikiran dan gagasan pula."
Sebelumnya, sejumlah ormas di Kota Surabaya menggelar aksi bersama menolak rencana silaturahmi dan deklarasi KAMI di Surabaya.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo: Koyaklah Dadaku Agar Kamu Mengerti Merah Putih Jiwa Ragaku
Mereka juga mendukung kepolisian membubarkan acara tersebut. Seperti dikatakan Ketua Jaringan Masyarakat Melek Politik (JMMP) Kota Surabaya, Ismail Busro. Menurutnya, langkah Polda Jatim dalam membubarkan deklarasi KAMI sangat tepat.
Sebab selain membahayakan warga terkait penyebaran Covid-19 juga gerakan itu memanfaatkan kondisi yang lagi prihatin melawan wabah dengan misi politis.
"Lebih baik monggo bareng-bareng melawan Covid-19. Kalau mau nyapres nanti 2024, itupun kalau ada partai yang mau mengusung dan rakyat mendukung. Sabar jenderal, Jatim dan Surabaya tidak mudah untuk diprovokasi politik," katanya.
Kemudian Forum Komunikasi Kiai Kampung Indonesia (FK3I). Ketua FK3I, Gus Maftuh sangat mendukung pembubaran deklarasi KAMI di Surabaya.
Di samping pemberitahuan tempat yang tidak valid, kegiatan KAMI hanya gerakan politik yang berkedok moral dilakukan oleh segelintir orang yang mengaku sebagai tokoh nasional.
Gus Maftuh juga meyakini gerakan KAMI adalah gerakan yang kental dengan nuansa politik.
"Mereka hanya ingin mencari panggung, gerakan yang sakit hati atau tidak puas atas kekalahan Pilpres 2019 kemarin," katanya.
