Infografis
Suara.com - Fraksi PDIP DPRD Jakarta menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II yang diambil Gubernur Anies Baswedan bernuansa politik. Ungkapan ini senada dengan pernyataan dari Dokter Tirta yang menyebut hal sama.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono menyebut PSBB kerap dimanfaatkan Anies untuk mencari popularitas semata. Karen itu ia meragukan tingkat kesuksesan penerapan PSBB jilid II itu.
"PSBB ini nuansanya sangat politis. (Anies) hanya mencari popularitas saja," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2020).
Karena terlalu politis, Anies disebutnya tak melakukan koordinasi yang baik dengan daerah penyangga dalam melakukan pembatasan aktivitas. Padahal, kata Gembong, pergerakan masyarakat dari luar Jakarta adalah faktor penting dalam penularan corona.
"Sebagus apapun kebijakan di Jakarta berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah penyangga itu. Kebijakan apapun yang diambil harus selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan daerah penyangga karena," tuturnya.
Salah satu contoh jelas kurang koordinasi Anies dengan kepala daerah penyangga adalah ketika banyak warga Jakarta datang ke Bekasi untuk ikut menonton konser. Masyarakat tak mematuhi instruksi Anies untuk tetap berada di rumah selama PSBB jilid II.
"Nah itu karena luput dari koordinasi jadi Warga Jakarta justru mencari hiburan di luar," pungkasnya.
Lewat akun Instagramnya, Dokter Tirta menumpahkan kegelisahannya terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis.
Ia mengkritik pedas penanganan Covid-19 dengan langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya yang diterapkan di DKI Jakarta.
Baca Juga: Pengusaha Minta Anies Izinkan Pengunjung Hotel dan Mal Makan di Tempat
"PSBB Jakarta tapi jumlah positif per hari tetap ribuan. Ujung-ujungnya warga yang disalahkan. Sudah enggak makan, disalah-salahin. Didenda pula. Saya kira PSBB beneran. Tapi yang di razia cuma rumah makan dan lapangan," tulis keterangannya di akun Instagram @dr.tirta, Jumat (26/09/2020).
