Infografis
Suara.com - Suami Jaksa Pinangki Sirna Malasari yakni AKP Yogi Yusuf Napitupulu telah diperiksa oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait kasus yang membelit istrinya.
Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Febrie Adriansyah mengatakan, bahwa suami Pinangki telah diperiksa sebagai saksi untuk keterangan Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya.
"Sudah periksa soalnya persiapan Djoko Tjandra dan AIJ. Untuk keterangan kesaksian si Djoko Tjandra, Pinangki, dan AIJ," kata Febrie di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2020) malam.
Kendati begitu, Febrie enggan membeberkan kapan dan dimana suami Pinangki tersebut dilakukan pemeriksaan.
Adapun dirinya hanya menjelaskan bahwa penyidikan hanya mendalami soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Pinangki kepada suaminya.
"Lebih kental untuk TPPU," ungkapnya.
Pinangki sebelumnya didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra --yang saat itu masih buron-- tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.
“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang USD 500.000 dari sebesar USD 1.000.000 yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee yaitu supaya terdakwa mengurus fatwa Mahkamah Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana,” kata Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan.
Perkara ini dimulai saat Pinangki bertemu sosok Rahmat dan Anita Kolopaking pada September 2019. Saat itu, Pinangki meminta agar Rahmat dikenalkan kepada Djoko Tjandra.
Baca Juga: Jaksa Agung Jawab Kabar Video Call dengan Djoko Tjandra Lewat HP Pinangki
Kemudian, Anita Kolopaking L akan menanyakan ke temannya yang seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa bagi Djoko Tjandra. Guna melancarkan aksi itu, Djoko Tjandra meminta Pinangkk untuk membuat action plan ke Kejaksaan Agung.
