Infografis
Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat Babinsa, Koramil, sampai Kodim, untuk menonton film tersebut sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat luas.
“Perintah saya, mau apa memangnya?” ungkap Gatot ketika berada di Blitar (18/9/2017). Ia menambahkan bahwa dirinya tak peduli terhadap polemik yang muncul berkaitan pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja [ada polemik],” tegasnya. Menurut Gatot, pemutaran film G30S/PKI adalah upaya TNI untuk meluruskan sejarah. Gatot ingin generasi muda dan para prajurit memahami “sejarahnya sendiri”—tentu versi Angkatan Darat.
“Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” ucap Gatot. “Soal polemik, biarin sajalah. Tujuan kita tidak berpolemik, kok. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya juga tidak tahu itu.”
Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”
“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebut jika pemerintah tak berani memutar film G30S/PKI berarti Indonesia telah menjadi negara komunis adalah klaim yang salah. Unggahan itu masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
