Infografis
Suara.com - Beredar sebuah pendapat yang menyebut bahwa untuk mengetahui Indonesia negara komunis atau bukan adalah dengan melihat keberanian pemerintah memutar film G30S/PKI.
Sebuah akun Instagram @alif_lam_mim mengunggah sebuah gambar dengan narasi sebagai berikut:
"UNTUK MENGETAHUI BAHWA “INDONESIA” ITU… NEGARASA *KOMUNIS. ATAU NEGARA *NKRI. ITU SANGATLAH MUDAH ! CARA CUKUP PUTAR FILM G 30 /S PKI. SECARA NASIONAL… KALAU PEMERINTAH GA BERANI !!!! BERARTI INI SUDAH NEGARA KOMUNIS. SIMPLE KAN CARANYA… #Q AGENG".
Lantas benarkah jika pemerintah tak berani memutar film Pengkhianatan G30S/PKI berarti Indonesia menjadi negara komunis?
Baca Juga: Sinopsis Film Jagal, Perjalanan dan Imajinasi Kelompok Pembunuh
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id --jaringan Suara.com, klaim yang menyatakan jika pemerintah tidak berani memutar film Pengkhianatan G30S/PKI berarti adalah tanda Indonesia negara komunis adalah klaim yang keliru.
Faktanya, penghentian pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI pada tahun 1998 dilakukan atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI) lantaran dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi.
Marsekal Saleh Basarah, seorang tokoh dari TNI menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah meminta ahar film tersebut tidak diputar lagi.
Sementara itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. “Karena itu, pada 30 September mendatang, TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI lagi,” ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.
Baca Juga: Dulu PKI Suka Nuduh Lawan Antek Nekolim, Communist-Phobia, 7 Setan Desa
Kemudian pada tahun 2017 baru film Pengkhianatan G30S/PKI kembali diputar untuk umum.
Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat Babinsa, Koramil, sampai Kodim, untuk menonton film tersebut sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat luas.
“Perintah saya, mau apa memangnya?” ungkap Gatot ketika berada di Blitar (18/9/2017). Ia menambahkan bahwa dirinya tak peduli terhadap polemik yang muncul berkaitan pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja [ada polemik],” tegasnya. Menurut Gatot, pemutaran film G30S/PKI adalah upaya TNI untuk meluruskan sejarah. Gatot ingin generasi muda dan para prajurit memahami “sejarahnya sendiri”—tentu versi Angkatan Darat.
“Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” ucap Gatot. “Soal polemik, biarin sajalah. Tujuan kita tidak berpolemik, kok. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya juga tidak tahu itu.”
Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”
“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebut jika pemerintah tak berani memutar film G30S/PKI berarti Indonesia telah menjadi negara komunis adalah klaim yang salah. Unggahan itu masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
