Ucapan Dokter Tirta Soal Pandemi Ditunggangi Politik Tak Bisa Jadi Acuan

Senin, 28 September 2020 | 21:07 WIB
Ucapan Dokter Tirta Soal Pandemi Ditunggangi Politik Tak Bisa Jadi Acuan
Dokter Tirta Mandira Hudhi. (Akun Youtube BNPB)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen menilai pernyataan dokter Tirta Mandira Hudhi terkait adanya tunggangan politik dalam Pandemi Covid-19 antara Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya tidak ada bukti.

Menurutnya, pandangan dokter Tirta tidak bisa dijadikan acuan atau pegangan.

"Terkait komentar dokter Tirta, itu tidak bisa jadi pegangan. Tidak ada bukti sahih terkait komentarnya, yang cenderung dan sering mem-framing terkait konspirasi politik," ujar Nabil kepada Suara.com, Senin (28/9/2020).

Nabil justru menyarankan kepada Tirta agar fokus dalam mengedukasi masyarakat dan membantu tenaga medis lainnya.

"Sebagai dokter, seharusnya dia mendidik warga serta membantu sekuat tenaga untuk pelayanan kesehatan. Komentar yang tidak ada bukti validnya, tidak bisa menjadi referensi," ujar Nabil.

Di luar polemik dokter Tirta, Nabil mengatakan pandemi telah mengajarkan banyak hal kepada Indonesia, terutama bagaimana sistem kesehatan di tanah air. Nabil berujar memang perlu diakui bahwa sistem kesehatan di Indonesia harus dibenahi.

Mulai dari manajemen data yang terintegrasi, penguatan infrastruktur kesehatan, pengembangan sumber daya tenaga kesehatan, serta dukungan riset dan inovasi.

Ia berujar manajemen data kesehatan yang terintegrasi sangat penting, hingga mempermudah pengambilan keputusan, merancang program, dan mengeksekusi kebijakan.

"Maka, pandemi ini mengajarkan bahwa kita juga mengalami bencana data dan bencana komunikasi serta koordinasi antar lini di pemerintahan," ujarnya.

Baca Juga: Dokter Tirta Ungkap Pria Bernama Tito Bongkar Manipulasi Data COVID-19

Sebelumnya, dokter Tirta Mandira Hudhi membeberkan bukti bahwa pandemi virus Corona (Covid-19) telah ditunggangi oleh kepentingan politik antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI