Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain mengkritik pandangan pegiat media sosial Denny Siregar terkait penolakan terhadap penyelenggaraan acara silaturahmi dan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia wilayah Jawa Timur di dua tempat di Kota Surabaya, Senin (28/9/2020).
"Denny ini belajar demokrasi apa tidak? KAMI berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dijamin konstitusi. Kecuali penguasa memakai tangan besi mengerahkan gerakan yang membrangus demokrasi seperti Korea Utara. Terus buat apa reformasi? KAMI = HTI? Cekak banget," kata Tengku.
Berawal dari rentetan komentar Denny terhadap aksi penolakan terhadap deklarasi KAMI oleh koalisi pro pemerintah. Deni menilai KAMI sulit diterima di Provinsi Jawa Timur. "Acara KAMI di Surabaya dibubarkan. Angel angel wes angel," kata Denny.
Denny mengatakan lawan KAMI adalah KITA. “Surabaya adalah salah satu kota benteng toleransi di Indonesia. Jadi nggak usah coba-coba deh di bumi Surabaya. Masih untung dibubarkan. Dulu HTI mau jajal, malah bonyok di sana,” kata Denny.
Baca Juga: Penolakan Deklarasi KAMI di Surabaya
Acara silaturahmi dan deklarasi tadinya akan diselenggarakan di Gedung Juang 45 dan Graha Jabalnur, Kota Surabaya. Tetapi, massa menolak mereka karena dinilai sangat bermuatan politis.
Deklarator KAMI, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di Surabaya menilai aksi penolakan itu politis.
“Jadi, keberadaan KAMI ini menjadi berkah. Kalau perlu besok demonya yang banyak lagi. Artinya, ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang untuk ikut demo. Mungkin ayahnya baru saja di-PHK, dan memerlukan uang untuk keluarganya,” kata Gatot kepada wartawan di Masjid As-salam Puri Mas Surabaya.
“Saya mengimbau kepada rekan-rekan KAMI, bahwa kita harus bersyukur. Karena yang demo di sana karena kehadiran KAMI akhirnya ada demo. Demo kan dibayar. Dalam ekonomi susah seperti ini, ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran ya diterima,” Gatot menambahkan.
Gatot melanjutkan kondisi ekonomi anggota KAMI Jawa Timur lebih baik dari para demonstran. Pendukung KAMI Jawa Timur, kata dia, mengeluarkan biaya sendiri untuk datang ke Gedung Juang 45.
Baca Juga: Tak Ada Izin, Polisi Bubarkan Pertemuan KAMI di Surabaya
"Itu kan beda, kalau KAMI ke sana keluar (ongkos) bensin dan sebagainya. Kondisinya lebih baik. Maka, semua saya ajak berdoa agar semua yang demo di Jabalnur dan Gedung Juang 45, kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan membawa uang sekadarnya untuk keluarganya," kata dia.
Presidium KAMI pusat Rochmat Wahab menyatakan koalisi tidak pernah berniat untuk menjadi musuh pemerintah. “Kita punya hak berkumpul dan berdiskusi. Saya yakin ini bukan akhir. Gerakan kita gerakan moral dan lahir dari orang-orang yang berintegritas,” katanya.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kota Surabaya menyelenggarakan aksi bersama menolak rencana acara KAMI. Mereka mendukung kepolisian membubarkan acara tersebut.
"Lebih baik monggo bareng-bareng melawan Covid-19. Kalau mau nyapres nanti 2024, itupun kalau ada partai yang mau mengusung dan rakyat mendukung. Sabar jenderal, Jatim dan Surabaya tidak mudah untuk diprovokasi politik," kata Ketua Jaringan Masyarakat Melek Politik Kota Surabaya Ismail Busro.
Ketua Forum Komunikasi Kyai Kampung Indonesia Gus Maftuh meyakini gerakan KAMI adalah gerakan yang kental dengan nuansa politik. "Mereka hanya ingin mencari panggung, gerakan yang sakit hati atau tidak puas atas kekalahan Pilpres 2019 kemarin," katanya.
