Infografis
Menurut Fealy, tujuan negara menekan kebijakan-kebijakan itu tak hanya bersifat untuk kepentingan negara semata, melainkan demi menekan kaum islamis dalam mengekspresikan diri.
"Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka atau berhenti mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan mengatur di tempat kerja," beber Fealy.
Pandangan Pemerintah Terkait Islamis
Greg Fealy menegaskan bahwa tindakan represif terhadap kaum Muslim konservatif turut dipicu kompisisi partai koalisi dalam pemerintahan Jokowi.
"Terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah melihat Islamisme sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia dan tradisi netralitas agama konstitusional dan inklusivitas sosial," kata Fealy.
PDIP-P dan partai-partai koalisi pemerintahan disebut Fealy punya anggapan bahwa para Islamis adlah pemecah belah bangsa karena hanya mementingkan pandangan Muslim dan hukum Islam dalam masyarakat dan bernegara.
Pemerintahan Jokowi dan partai-partai koalisi disebutnya sangat khawatir dengan gerakan kelompok-kelompok Islamis yang terbukti mampu mengubah dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.
"Gubernur dengan latar belakang Kristen China (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) yang diduga menghujat Al-Qur'an, tampaknya akan meraih kemenangan besar sebelum tuduhan penistaan agama," kata Fealy.
"Dia dikalahkan dalam pemilihan gubernur April 2017, dan kemudian dijebloskan ke penjara selama dua tahun."
Baca Juga: Soal Konser Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona, 3 Musisi Buka Suara
Peristiwa ini meyakinkan banyak orang di pemerintahan bahwa tindakan bersama diperlukan untuk menghentikan gelombang pasang Islamisme.
