Infografis
Suara.com - Buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat dan federasi berencana mogok nasional untuk menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terus berlanjut.
Menanggapi rencana buruh, DPR memberikan imbauan.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Achmad Baidowi mengatakan penyampaian pendapat di muka umum semisal unjuk rasa oleh buruh merupakan hak masyarakat yang dilindung undang-undang. Hanya saja, menurut Baidowi, hak tersebut harus diikuti dengan kewajiban untuk mematuhi aturan.
"Cuma sekarang harus dipastikan bahwa demo, unjuk rasa maupun aksi itu harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Banyak, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak merusak fasilitas negara dan semacamnya," kata Baidowi dihubungi Suara.com, Senin (28/9/2020).
Ia berujar, pembahasan RUU Cipta Kerja yang terus dibahas oleh Baleg DPR sudah memperhatikan seluruh kepentingan, termasuk kepentingan buruh.
"Jadi aspek perlindungan buruh tetap kita perhatikan tidak dibebaskan begitu saja. Jadi kami tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan buruh dan juga memperhatikan iklim investasi supaya tidak mati," tutur Baidowi.
Ancam Mogok Nasional
Sebelumnya, buruh akan demo besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia. Buruh juga akan mogok nasional.
Mereka yang demo dan mogok nasional dari buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSPI AGN, dan 32 federasi lain menyiapkan aksi besar-besaran serta mengancam mogok nasional dalam waktu dekat.
Baca Juga: Buruh Akan Demo Besar-besaran dan Mogok Nasional Setelah 8 Oktober
Hal itu terkait pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada kepentingan buruh.
