Musni Umar: Tidak Benar Kalau Komunis Sudah Mati dan Tidak Diminati

Suara.com - Bulan September ibarat bulan komunis atau Partai Komunis Indonesia. Sebab, setiap memasuki bulan tersebut, selalu diramaikan dengan perbincangan publik tentang G30S/PKI.

Bulan September 2020 lebih ramai karena mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan informasi bahwa dia diganti dari Panglima TNI pada akhir 2017 karena ngotot memerintahkan jajarannya untuk mennonton film Pengkhianatan G30S/PKI 1965.

Disaat banyak pihak menegaskan mustahil PKI bangkit dan komunis tidak akan diminati generasi sekarang, sosiolog dari Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Musni Umar, justru punya pendapat yang berbeda. 

"Tidak benar kalau komunis sudah mati dan tidak diminati. Contohnya RRC negara komunis, sedang maju dan akan menjadi rujukan bagi kaum komunis di dunia termasuk di Indonesia," kata Musni Umar.

Baca Juga: Tuntut Film PKI Diputar Itu Sikap Otoriter, Teringat Zaman Soeharto

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain beberapa kali melalui media sosial menantang pembela PKI untuk mengaku "aku PKI komunis."

"Kaum kapitalis bangga dengan kapitalisnya. Kaum sekuler bangga dengan sekulerismenya. Kaum liberalis bangga dengan liberalnya. Kaum pluralis bangga dengan pluralismenya. Giliran kaum komunis di Indonesia, kenapa tidak berani menmpakkan komunismenya, ya? Ngumpet semua. Tanya kenapa... Hehe," kata Tengku.

Sehabis itu dia memberikan beberapa alasan kenapa komunis mesti diwaspadai.

"Kenapa kaum Muslimin perlu mewaspadai komunis? Pertama, mereka anti agama. Kedua, mereka memusuhi umat Islam. Ketiga, mereka meng-coup kekuasaan secara canggih, meski pakai pemilu, mereka Menghalalkan segala bentuk kecurangan. Dalam kamus mereka tidak ada halal-haram. Keempat, mereka tidak jantan muncul, tapi infiltrasi," kata Tengku.

Sebelum itu, Tengku mengingatkan kembali tentang potongan sejarah gerakan komunis di Indonesia.

Baca Juga: 2017 Negeri Ini Riuh Ajakan Nobar Film PKI, Jokowi Respons Begini Kala Itu

Dia mengatakan Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta difitnah oleh DN Aidit sebagai gembong PKI, sebagai "dalang" masalah PKI Madiun 1948.

Kemudian, kata dia, Presiden Soeharto ketika itu juga difitnah sebagai anak cucu PKI, sebagai "dalang" G30S/PKI tahun 1965.

"Kaum muslimin sudah faham polanya PKI...? Cerdaslah wahai kaumku..." kata Tengku.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menambahkan informasi yang sebelumnya disampaikan Tengku di media sosial, Bung Hatta dulu merupakan target utama PKI karena kudeta mereka gagal di tahun 1948. Ketika itu, PKI menyebut “Teror Putih Hatta.”

"Makanya hampir tak ada orang PKI yang suka dengan Hatta. Pak Harto juga diframe dengan istilah “Kudeta Merangkak.” PKI tak suka karena Pak Harto gagalkan kudeta PKI 1965 dan bubarkan PKI 1966," kata pendiri Fadly Zon Library.

Sehabis itu, Tengku menyebut kalangan yang resisten dengan upaya untuk mengingatkan kembali sejarah PKI sebagai pengecut.

"Jika ada yang menuliskan kebiadaban PKI dan komunis, muncullah bertubi-tubi makian dan usaha pembelokan fakta biadabnya PKI itu. Tapi anehnya tidak satupun yang membela PKI di media berani secara jantan mengakui "aku PKI komunis." Mereka hanya marah dan maki-maki, tapi pengecut. Paham?" katanya.

"Nalar waras. Umat Islam jika agamanya disinggung pasti marah. Umat Kristen juga jika agamanya disinggung pasti marah. Umat Hindhu, Buddha, dan Konghucu juga sama. Kenapa? Karena mereka semua pengikutnya. Nah, kenapa banyak yang marah saat komunis disinggung...? Siapa mereka? Ayo," katanya.

Jangan membesar-besarkan

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah memastikan tidak ada ruang bagi PKI untuk kembali bangkit sehingga diharapkan pihak-pihak tertentu, baik kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat umum, tidak khawatir dan membesar-besarkan isu kebangkitan partai terlarang itu di Indonesia.

"TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, tanpa disebutkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila pun, organisasi terlarang ini dan ajaran komunisme tidak mungkin lagi dibangkitkan kembali dengan cara apa pun," kata Basarah, beberapa waktu yang lalu.

Pernyataan Basarah tersebut juga untuk merespon ramainya pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang tidak mencantumkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan ajaran Komunisme atau Marxisme, sebagai konsideran dalam RUU tersebut.

Menurut Basarah dalam Sidang Paripurna MPR RI Tahun 2003, MPR RI telah mengeluarkan TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang secara populer disebut dengan "TAP Sapujagat" karena berisi Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sejak 1960 sampai 2002.

"Dan setelah keluarnya TAP MPR No I Tahun 2003 ini, MPR sudah tidak lagi punya wewenang untuk membuat TAP MPR yang bersifat mengatur keluar atau regeling," ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu menjelaskan dari total 139 TAP MPRS/MPR yang pernah keluarkan, semuanya dikelompokkan menjadi enam kategori dengan rincian sebagai berikut, pertama, sebanyak delapan TAP MPR dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, tiga TAP dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu; ketiga, delapan TAP dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu; keempat, 11 TAP dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang.

"Kelima, sebanyak lima TAP dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR hasil pemilu tahun 2004. Terakhir sebanyak 104 TAP dinyatakan dicabut maupun telah selesai dilaksanakan," kata dia.

Karena itu, menurut dia, MPR saat ini sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk membuat ataupun mencabut TAP MPR maka secara yuridis ketatanegaraan pelarangan PKI dan ajaran Komunisme dalam TAP MPRS XXV Tahun 1966 telah bersifat permanen.

Basarah menjelaskan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masuk dalam kelompok kedua dan dinyatakan masih berlaku jadi tidak perlu ada kekhawatiran PKI bakal bangkit lagi.

"Apalagi ada regulasi lain yang juga mengatur soal itu, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara," ujarnya.

Menurut dia, UU tersebut memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme, dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun sampai dengan 20 tahun penjara namun tidak ada ruang lagi bagi PKI untuk kembali bangkit.

Selain itu Basarah mengulas ancaman gerakan Islam Transnasional yang sedang melakukan propaganda di Tanah Air, satu di antaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia.

Menurut dia, sejak didirikan oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina tahun 1953, organisasi yang mengusung konsep khilafah itu telah menyebar di banyak negara, termasuk di Indonesia.

"Sepak terjang HTI memang tidak identik melakukan tindakan kekerasan. Akan tetapi dakwah yang dipropagandakannya demikian berbahaya lantaran mengusung konsep Khilafah Islamiyyah, sebuah imperium tunggal yang melintasi lintas sekat-sekat wilayah negara dan menolak konsep nasionalisme bangsa Indonesia," tuturnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, HTI sebagai ormas telah dibubarkan tidak hanya berdasarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tapi juga oleh pengadilan hingga level Mahkamah Agung.

Menurut dia, MA telah menolak permohonan kasasi HTI bernomor 27 K/TUN/2019 dan resmi diputus pada Kamis 14 Februari tahun 2019, untuk itu semua pihak untuk hanya berpegang pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara.

"Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara Indonesia yang mengayomi kita semua sebagai bangsa dengan suku dan pilihan agama berbeda-beda. Pancasila memuat unsur-unsur ketuhanan," ujarnya.

Menurut dia, sejak kelahirannya Pancasila tidak pernah bertentangan dengan agama tetapi justru keduanya saling melengkapi.

Dia mengatakan Pancasila sebagai dasar negara yang final juga telah diterima baik oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi keagamaan lainnya.