Infografis
Berdasarkan salinan dokumen yang dikirimkan Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin kepada Suara.com, Sabtu (26/9/2020), mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, ditujukan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat.
Kepada Panglima TNI dan KSAD mereka minta untuk mengupayakan pemutaran film G30S/PKI di seluruh televisi nasional, baik televisi pemerintah ataupun televisi swasta pada tanggal 30 September 2020. Mereka juga meminta TNI untuk tidak tinggal diam terhadap kelompok - kelompok yang berupaya mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila jika TNI masih jadi garda terdepan dalam mengawal Pancasila dan UUD 1945 serta bersatu dengan ulama dalam memimpin gerakan umat dalam melawan kebangkitan neo PKI.
Seluruh masyarakat Indonesia juga diminta untuk untuk menonton kembali film Pengkhianatan G30S/PKI, baik melalui televisi ataupun handphone masing - masing pada tanggal 30 September 2020. Pada tanggal 30 September, aliansi meminta semua anggota masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang dan kibarkan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2020. Santri, laskar, jawara, pendekar, brigade diminta juga untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan gerakan kebangkitan neo PKI yang disebutkan ingin mengganti Pancasila.
Kelompok yang menamakan diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia belum lama ini juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.
Dalam surat tertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab, salah satunya meminta Jokowi menyerukan kepada lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga penyiaran TVRI, untuk menayangkan film tentang Pengkhianatan G30S/PKI atau film-film serupa. Mereka khawatir masyarakat lupa dengan sejarah, selain itu juga untuk mencegah kebangkitan partai terlarang di negeri ini.
Sebelum itu, Gatot mengatakan penggantian posisinya (Panglima TNI) ketika itu karena dia tetap bersikeras memerintahkan seluruh anggota TNI untuk memutar dan menyaksikan film Gerakan 30 September PKI. Gatot memerintahkan demikian karena dia beralasan ingin meningkatkan kewaspadaan terhadap kebangkitan partai terlarang itu.
Menanggapi menghangatnya kembali isu komunis di bulan September, analis politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai hal ini merupakan politik framing yang dilancarkan seseorang, entah itu tuduhan, realita atau ancaman.
"Bagi saya berprinsip borok yang ditutupi akan terungkap. Paling btidak dalam hal ini dua pihak, bahkan dua kubu akan membantah. Satu sisi ada yang menyerang, ada yang bertahan, begitu sebaliknya," kata Jerry kepada Suara.com, Jumat (25/9/2020).
Di Indonesia, sejak dulu isu PKI dan negara Islam menjadi komoditas politik. Menurut Jerry, Istana perlu menanggapinya. "Istana harus menjawab dan membantah tudingan-tudingan miring," kata Jerry seraya menekankan "pemimpin harus imparsial (tak memihak), jangan parsial atau memihak."
Baca Juga: 2017 Negeri Ini Riuh Ajakan Nobar Film PKI, Jokowi Respons Begini Kala Itu
Isu komunis merupakan isu yang punya powerful untuk mematahkan lawan politik. Istana, menurut Jerry, tak boleh membiarkan begitu saja.
