Infografis
Suara.com - Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengkritik kalangan yang kembali getol menuntut pemutaran film Pengkhianatan Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia serta film serupa lainnya jelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020.
Rustam mengatakan siapa pun yang ingin menonton film Pengkhianatan G30S/PKI tidak dilarang. Begitu juga jika ada stasiun televisi yang ingin memutar film tersebut, juga diizinkan.
"Tapi jika ada yang menuntut agar film itu diputar, menunjukkan sikap otoriter, seperti dulu rezim Soeharto memaksa setiap stasiun televisi memutarnya. Ini bukan lagi soal sejarah, tapi politik," kata Rustam Ibrahim.
Menurut pendapat Rustam yang disampaikan melalui media sosial, film Pengkhianatan G30S/PKI hanyalah salah satu versi "sejarah" dari G30S, versi resmi rezim Orde Baru. Rustam mengatakan adabanyak versi lain.
"Anak-anak muda Indonesia, kaum milenial terpelajar tentu dengan mudah bisa membaca buku atau hasil-hasil studi peneliti asing dan juga Indonesia. Google saja pasti ketemu," kata dia.
Pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut mengkritisi adanya seruan kepada masyarakat dari berbagai kelompok agar menonton kembali film tersebut.
"Kita punya masa dimana nonton film G30SPKI jadi hal wajib bahkan ada nilainya dari sekolah. Reformasi tuntas, kita bebas. Eh, sekarang dipaksa nonton lagi," katanya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang 30 September, isu kebangkitan komunis dan pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI menjadi pembahasan. Bahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun ikut bicara setelah ada yang memintanya menanggapi konten film tersebut.
"Ada yang nanya, apa penting film G30S/PKI disiarkan? Saya jawab, saya selalu nonton film tersebut, tapi bukan ingin tahu atau meyakinkan tentang sejarah PKI," kata Mahfud, Kamis (24/09/2020). "Saya selalu nonton karena ia adalah karya film yang bagus artistik dan dramatisasinya. Kalau sejarah PKI sih saya sudah tahu sebab tahun 1965 saya sudah 8 tahun."
Baca Juga: 2017 Negeri Ini Riuh Ajakan Nobar Film PKI, Jokowi Respons Begini Kala Itu
Desakan pemutaran film, di antaranya disampaikan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis.
