Suara.com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 masih menjadi polemik serta menuai pro dan kontra. Pasalnya, tidak sedikit pihak yang mengusulkan agar Pilkada 2020 ditunda saja. Sebab Pilkada dituding dapat memunculkan klaster baru covid-19.
Pendakwah Hilmi Firdausi ikut buka suara terkait hal ini. Lewat jejaring Twitternya, Kamis (24/9/2020), ia bertaya atas dalil apa Pilkada masih tetap dilanjutkan di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini.
Padahal, ibadah haji yang hukumnya wajib saja bisa ditunda. Pun begitu dengan Salat Jumat yang boleh ditiadakan apabila sangat beresiko.
"Ibadah haji yang wajib saja bisa ditunda. Sholat Jum'at yang wajib pun bisa ditiadakan jika sangat beresiko," kata Hilmi.
"Lalu dalil apalagi yang bisa digunakan untuk meneruskan Pilkada di tengah situasi seperti ini?" tanyanya.

Cuitan Ustaz Hilmi membuka ruang diskusi. Sejumlah warganet yang ikut berkomentar mencoba untuk mengemukakan pandangan mereka. Sebagian sepakat dengan pernyataan pendakwah ini.
"Betul sekali, mereka gak mikirin nyawa manusia," ujar @Izmm*****.
"Hasrat politik dan hasrat ingin segera menjabat, Tadz. Jadi sebagus apapun nasehat yang diberikan gak akan didengar," timpal @wawa******.
Pilkada Serentak Tetap 9 Desember 2020
Baca Juga: Penggunaan Kertas di Pilkada Berpotensi Tularkan Corona, KPU Bilang Begini
Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.