Pemerintah Jawab Rupa-rupa Tuduhan Biadab, Termasuk Konspirasi Covid-19
Pengamatan satgas, sebagian masyarakat masih lengah, mengabaikan protokol kesehatan.
Suara.com - Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menepis anggapan miring ditengah-tengah masyarakat terkait penanganan pandemi. Wiku juga menanggapi kritikan dan meluruskan berbagai isu negatif yang berkembang.
Seperti pemerintah yang dituding hanya menunggu vaksin tersedia dalam menangani Covid-19.
Padahal Satgas, menurutnya, selalu menekankan bahwa vaksin tidak bisa dijadikan tumpuan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Vaksin hanya salah satu intervensi untuk memberikan perlindungan kepada kesehatan masyarakat yang ada.
"Perilaku disiplin menjalankan protokol kesehatan merupakan langkah utama mengatasi pandemi. Dan itu bisa dilakukan sejak awal pandemi dan seterusnya. Itu bisa melindungi masyarakat dari serangan virus Sars-Cov2," kata Wiku dalam siaran pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca Juga: Judi Online, Lebaran, dan Daya Beli yang Tergerus: Tanggung Jawab Siapa?
Pemerintah telah mensosialisasikan secara massif penerapan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Pemerintah juga telah melakukan program 3T, yakni testing, tracing, dan treatment.
Pengamatan satgas, kata Wiku, masyarakat masih lengah, mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati dengan banyaknya korban yang menjadi positif Covid-19. Masyarakat saat ini katanya masih banyak yang memandang negatif terhadap pasien positif Covid-19.
Masyarakat juga diminta tidak terpengaruh atas berita tidak bertanggungjawab yang menyebut pandemi Covid-19 adalah konspirasi.
Padahal tudingan konspirasi itu tidak atau belum tervalidasi dan tidak berbasis data ilmiah. Dan sayangnya, kata dia, masih dipercaya masyarakat.
Untuk itu dia berharap adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19. Masyarakat juga harus berinisiatif untuk memeriksakan diri melakukan test Covid-19.
Baca Juga: Indonesia di Tengah 'Perang Tarif' Trump, Legislator PKS: RI Harus Jalankan Diplomasi Dagang Cerdas
"Pemerintah pun memastikan bahwa biaya perawatan pasien positif Covid-19 akan ditanggung, baik yang menjadi peserta BPJS Kes ataupun tidak," kata dia.
