Infografis
Suara.com - Mantan calon wakil presiden dari Partai Gerindra Sandiaga Uno diturunkan untuk menjadi tim pemenangan bagi mantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, yang maju ke pilkada Kota Medan berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rachman.
Tim sukses tersebut juga diperkokoh lagi dengan bergabungnya mantan calon gubernur Sumatera Utara dari PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.
Analis politik dari Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai bergabungnya Sandiaga dan Djarot dalam tim pemenangan Bobby Nasution - Aulia Rachman menambah energi politik dalam perhelatan pilkada.
Kedua tokoh dinilai Arif memiliki sumber daya politik yang bisa mendongkrak elektabilitas Bobby Nasution.
Baca Juga: Gibran-Teguh Dapat Nomor Urut 1 di Pilkada Solo 2020
"Tentu dengan catatan, dukungan tersebut diiringi dengan kerja-kerja politik nyata, misalnya turun sebagai jurkam, mengkonsolidasikan simpatisan dan basis politiknya," kata Arif kepada Suara.com, Jumat (25/9/2020).
Bobby - Aulia Rachman (ketua Komisi II DPRD Kota Medan) diusung koalisi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, Golkar, Nasional Demokrat, PSI, Hanura, dan PPP. Sedangkan Akhyar Nasution - Salman Alfarisi didukung Demokrat dan PKS.
Secara riil politik, menurut Arif, keterlibatan Sandiaga dan Djarot tak bisa diremehkan.
Namun kehadiran mereka juga bisa dimanfaatkan kubu Akhyar Nasution - Salman Alfarisi untuk memompa motivasi dan militansi tim sukses serta pendukung untuk berduel dan getol melakukan kerja-kerja politik.
Apalagi Akhyar Nasution merupakan petahana. Dia pelaksana tugas wali kota Medan. Sedangkan pasangannya, Salman Alfarisi, sudah lama malang melintang di dunia politik, sekarang dia menjabat ketua PKS Kota Medan, yang diakui atau tidak, sudah punya basis pendukung.
Baca Juga: Diwanti-wanti Soal Nobar Film G30S/PKI, PDIP Pertanyakan Klaim Gatot
"Karena lawannya petahana saya kira lawannya juga memiliki peluang menang sama besarnya," kata Arif.
Ditambah lagi pilkada 9 Desember 2020 akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum di tengah sorotan tajam publik yang menginginkan pilkada ditunda karena khawatir muncul "kluster-kluster maut," tentu akan sangat ketat menerapkan aturan protokol kesehatan pagi setiap kegiatan kampanye tatap muka.
"Tentu ada pengaruh karena tidak semua pemilih disambangi karena pergerakan kampanye sangat terbatas di tengah pandemik," kata Arif.
