Infografis
Suara.com - Penyidik senior KPK, Novel Baswedan menilai UU KPK terbaru jelas melemahkan lembaga antirasuah itu. Ia menilai, dalam UU tersebut KPK dibuat tak berdaya dibandingkan semua penegak hukum lainnya.
Hal itu disampaikan oleh Novel melalui akun Twitter miliknya @nazaqistsha.
Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK dipaksa untuk izin terlebih dahulu dengan Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
Akibatnya KPK kesulitan untuk mendeteksi korupsi dengan cepat dan kedap.
Baca Juga: Resign dari KPK, Febri Mau Buat Kantor Hukum Advokasi Korban Korupsi
"KPK menjadi lebih tidak berdaya dibanding semua penegak hukum lain," kata Novel seperti dikutip Suara.com, Kamis (24/9/2020).
Novel menjelaskan, sejauh ini KPK telah banyak menorehkan prestasi dalam penindakan, pencegahan dan pendidikan korupsi.
Semua prestasi yang didapatkan tersebut tak lain karena independensi KPK yang terjaga dengan baik.
"Prestasi itu terwujud karena independensi KPK, baik dari posisinya di ketatanegaraan, proses pelaksana penegak hukum dan manajemen kepegawaiannya," ungkap Novel.
Namun, kini semua peran-peran KPK dalam memberantas korupsi justru dilemahkan dengan adanya undang undang baru.
Baca Juga: Ketua KPK Dikenai Sanksi Ringan, ICW: Harusnya Mengundurkan Diri
Novel sempat menjadi saksi dalam sidang Judicial Review UU KPK terbaru. Keterangan yang diberikan oleh Novel tersebut merupakan bentuk kesungguhan diri Novel agar KPK bisa kembali dikuatkan.
"Suatu ironi karena justru KPK dilemahkan sendiri oleh pemerintah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019," tutur Novel.
Novel berharap banyak kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar bisa menyelamatkan lembaga pemberantas korupsi tersebut.
"Semoga MK sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi bisa membatalkan pelemahan KPK. Demi kepentingan bangsa," sambung Novel.
Dalam UU KPK terbaru, ada beberapa poin yang menjadi polemik, antara lain:
Pasal 29 poin e yang berbunyi, "Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan."
Selain itu, ada pula aturan soal Dewan Pengawas yang lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK.
Akan tetapi, syarat menjadi Pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas, misal: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan.
