Infografis
Suara.com - Kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti menyebut kliennya merasa ditipu oleh tersangka Andi Irfan Jaya dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari soal action plan terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung atau MA. Sebab, action plan yang dibuat oleh kedua tersangka dinilai tak masuk akal.
“Setelah melihat, baca action plan itu, Pak Djoko bilang beberapa hari kemudian tidak setuju dan ditolak, dikirim ke Anita. Ini penipuan kata Pak Djoko,” kata Krisna Murti di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2020).
Menurut Krisna, alasan Djoko Tjandra memberikan uang sebesar USD 500 ribu kepada Andi Irfan lantaran yang bersangkutan memintanya di awal sebagai uang muka 50 persen dari upah sebagai konsultan yang telah disepakati sebesar USD 1 juta. Setelah uang muka tersebut diberikan, baru lah kemudian Andi Irfan memberikan 10 poin action plan kepada Djoko Tjandra yang akhirnya dia tolak.
"Kan awalnya mereka mau membuat action plan, terus dengan kesepakatan Andi Irfan sebagai konsultan dengan fee 1 juta USD, lalu mereka minta dibayar 50 persen dulu baru dikirim action plan,” jelas Krisna.
10 Action Plan
Sebelumnya diketahui bahwa action plan yang diserahkan oleh Andi Irfan kepada Djoko Tjandra dibuat oleh tersangka Pinangki. Setidaknya ada 10 action plan yang disusun oleh Pinangki.
Nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua MA Hatta Alli pun masuk dalam rencana action plan yang disusun Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk kepengurusan fatwa MA.
Fatwa MA tersebut agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.
Fakta tersebut diketahui saat Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan surat dakwaan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi/Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).
Baca Juga: Jaksa Pinangki Pakai Hijab saat Jalani Sidang Perdana
Pinangki disebut menyusun action plan bersama Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku pihak swasta. Ketiganya bertemu Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019 lalu.
