Infografis
Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) melayangkan kritik pada aturan soal metode kampanye pertemuan terbatas dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.
Aturan tersebut dianggap Formappi bakal menjadi kesempatan pasangan calon meninggalkan metode kampanye secara daring.
Dalam Pasal 88C memang dijelaskan larangan jenis kampanye bagi paslon. Akan tetapi pada Pasal 57, paslon masih boleh berkampanye dengan melakukan pertemuan terbatas dengan catatan tidak bisa melakukan kampanye daring.
Syarat melakukan pertemuan terbatas itu harus dilakukan di ruangan tertutup, dihadiri 50 orang dengan berjaga jarak setiap satu meter.
"Saya kira ini yang paling favorit oleh paslon, pertemuan dengan kehadiran fisik orang-orang di dalam ruangan," kata Peneliti Formappi Lucius Karius dalam sebuah webinar, Kamis (14/9/2020).
Dengan melihat aturan tersebut, Lucius menganggap tidak ada larangan yang bersifat mengikat bagi para paslon. Hal tersebut dinilainya malah mendorong para paslon lebih memilih kampanye dengan pertemuan secara langsung.
"Itu tidak sangat mengikat keliatannya, tidak membuat pasangan calon kemudian tidak punya pilihan untuk melakukan pertemuan fisik ya," tuturnya.
Sebelumnya, kegiatan kampanye berupa konser musik dan sejenisnya kini dilarang dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.
Baca Juga: Kenapa Pilkada di Tengah Pandemi Tak Diatur Perppu? Ini Penjelasannya
Sejatinya PKPU 13/2020 diteken oleh Ketua KPU Arief Budiman pada Rabu, 23 September 2020. Di dalam PKPU teranyar itu, tertera sejumlah aturan larangan baru yang harus diikuti para peserta Pilkada Serentak 2020.
