Infografis
Suara.com - Pemerintah dan DPR resmi mengeluarkan Klaster Pendidikan dan Kebudayaan dari Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Achmad Baidowi mengatakan klaster pendidikan ini dicabut dan akan dibahas tersendiri.
"DIM Klaster pendidikan dicabut oleh pemerintah. Kembali ke UU eksisting. Yang diatur adalah pendirian lembaga pendidikan di kawasan Ekonomi Khusus hanya bisa diprakarsai pemerintah pusat, pemda dan BUMN," kata Achmad Baidowi saat dihubungi Suara.com, Kamis (24/9/2020).
Politisi PPP itu menyebut pemerintah dan DPR juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pegiat pendidikan yang menolak klaster ini masuk dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Diantaranya itu (mendengar masukan eksternal), dan juga putusan MK yang menegaskan tentang pendidikan merupakan nirlaba," jelasnya.
Sebelumnya dalam RUU Cipta Kerja pemerintah mengusulkan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Kemudian juga UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Rencana ini mendapatkan penolakan dari Aliansi Organisasi Pendidikan karena dinilai akan memasukan pendidikan dan kebudayaan dalam rezim investasi dan kegiatan berusaha.
"Hal ini telah menggeser politik hukum pendidikan menjadi rezim perizinan berusaha melalui penggunaan terminologi izin berusaha pada sektor pendidikan, yang sesungguhnya tidak berorientasi laba," kata Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Harianto Oghie dalam konferensi pers, Selasa (22/9/2020).
Baca Juga: 15 Poin Substansi RUU Omnibus Law Telah Disepakati
Aliansi ini terdiri dari Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, LP Ma'arif NU PBNU, NU Circle, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.
