Infografis
Suara.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklaim tidak pernah mengintervensi terhadap penyidik dalam penanganan kasus Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandara. Hal itu ia tegaskan menanggapi namanya yang masuk dalam action plan milik jaksa Pinangki.
Burhanuddin berujar dirinya jurstru yang meminta agar penanganan kasus Pinangki dilakukan transparan.
"Saya sebagai klarifikasi, yang pertama bahwa kami menangani perkara Pinangki secara terbuka dan saya tidak pernah menyampaikan apapun dengan penyidik. Lakukan secara terbuka," kata Burhanuddin dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kamis (24/9/2020).
Terkait namanya yang masuk dalam action plan milik terdakwa Pinangki untuk kepengurusan fatwa Mahkamah Agung, Burhanuddin enggan ambil pusing.
Baca Juga: Inisial BR di Action Plan Pinangki, Jampidsus: Itu Pak Jaksa Agung Saya
"Bahkan untuk dakwaan pun yang menyebut nama saya, saya tidak pernah peduli. Silakan, terbuka kami untuk dilakukan penyidikan. Dan teman-teman udah melakukan itu," kata Burhanuddin.
Diakui Kejagung
Sebelumnya, Kejaksaan Agung membenarkan ihwal nama Jaksa Agung ST Buhanuddin yang ikut masuk dalam action plan Jaksa Pinangki terkait kepengurusan fatwa MA agar Djoko Tjandra bisa lolos eksekusi kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.
Burhanuddin tidak sendirian, dalam action plan tercantum juga nama mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.
Masing-masing dari kedua namanya di action plan ditulis dengan inisial BR dan HA.
Baca Juga: Perantara Pinangki-Djoko Foto dengan Ma'ruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres
"Betul pak nama besar sudah disebutkan dalam surat dakwaan di sana disebutkan bahwa inisial BR adalah Pak Burhanudin itu adalah pak jaksa agung saya," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kamis (24/9/2020).
Kendati telah disebut, Ali melanjutkan, tidak ada kehendak dari Burhanuddin sebelumnya untuk menutupi namanya yang turut ditulis dalam action plan Pinangki untuk dibuka umum dalam persidangan.
"Pak jaksa agung tidak pernah menghalang-halangi untuk menyebutkan nama itu," kata Ali.
Adapun 10 langkah dalam action planJaksa Pinangki sebagai berikut:
- Action pertama adalah penandatanganan security deposit (akta kuasa jual), yang dimaksud oleh Pinangki sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Irfan Jaya) yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
- Action kedua adalah pengiriman surat dari pengacara kepada BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan Pinangki sebagai surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada MA. Penanggungjawab action ini adalah Andi Irfan dan Anita yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari.
- Action ketiga adalah BR (Burhanuddin) atau pejabat Kejaksaan Agung mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali) atau pejabat MA. Yang dimaksudkan Pinangki sebagai tindak lanjut surat dari pengacara tentang permohonan fatwa MA. Penanggungjawab action tersebut adalah Andi Irfan dan Pinangki yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2020.
- Action keempat adalah pembayaran 25 persen konsultan fee terdakwa Pinangki USD 250 ribu. Yang dimaksud adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayarkan DP-nya sebesar USD 500 ribu oleh Djoko Tjandra.
- Action kelima adalah pembayaran konsultan media fee kepada Andi Irfan USD 500 ribu. Yang dimaksud adalah pemberian fee kepada Andi Irfan untuk mengkondisikan media sebesar USD 500 ribu.
- Action keenam HA atau pejabat Mahkamah Agung menjawab surat BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan adalah jawaban surat MA atas surat Kejagung terkait permohonan fatwa MA. Penanggungjawab action ini adalah HA atau pejabat MA/ DK belum diketahui/ AK atau Anita Kolopaking yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020.
- Action ketujuh adalah BR atau pejabat Kejagung menerbitkan instruksi terkait surat HA pejabat MA. Yang dimaksudkan adalah Kejagung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA. Penanggungjawab action tersebut adalah IF yang belum diketahui dan jaksa Pinangki yang akan dilaksanakan pada 16 Maret.
- Action yang kedelapan adalah security deposit cair USD 10 juta, yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah Joko Tjandra akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila action plan poin ke-2, action plan poin ke-3, action plan poin ke-6, serta action plan poin ke-7 berhasil dilaksanakan," kata jaksa.
- Action kesembilan adalah Djoko Tjandra kembali ke RI tanpa menjalani pidana penjara 2 tahun sesuai putusan PK.
- Action kesepuluh adalah Pembayaran konsultan fee 25% jaksa Pinangki sebesar USD 250 ribu atau pembayaran tahap II pelunasan atas fee terhadap terdakwa Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayar DP nya sebesar USD 500 ribu jika Djoko Tjandra kembali ke RI sesuai action plan poin ke-9.
