Infografis
Suara.com - Beberapa waktu yang lalu, Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan sejumlah persoalan tata kelola internal Pertamina. Selain itu, dia juga menyebut jabatan direksi dan komisaris kental dengan nuansa lobi-lobi politis.
Tapi menurut pendapat Menteri BUMN Erick Thohir yang disampaikan kepada jurnalis setelah rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (22/9/2020), lalu, tidak ada yang namanya lobi-lobi dengan menteri. Menurut dia relasi yang selama ini terjalin antara jajaran Pertamina dan Kementerian ESDM merupakan hal yang biasa dan dalam kerangka peningkatan kerja sama tim.
Menanggapi polemik atas pernyataan Ahok, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika dari Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menawarkan masukan. Menurut dia, seharusnya Ahok sebagai pengawas Pertamina berperan mencari pemecahan atas masalah yang terjadi serta tak perlu menyampaikan urusan internal perusahaan ke publik.
"Koh Ahok itu kan komut ya. Terus Pertamina rugi Rp11 triliun. Jadi koh Ahok cari solusinya, benahi ke dalam. Ini tugas sebagai komut dengan gaji besar. Bukan diumbar ke publik dan mengundang polemik. Sekedar masukan aja," kata Tifatul, Kamis (24/9/2020).
Baca Juga: Erick Thohir Sampai Gandeng Johnson & Johnson Cari Vaksin Corona
Dalam laporan reporter Suara.com Achmad Fauzi beberapa waktu lalu, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga menandaskan direksi tak mungkin bisa bertemu menteri ESDM untuk membahas sebuah proyek kalau para komisaris tak menyetujui proyek yang akan dijalankan.
"Jadi mau lobi apapun ke menteri kalau komisarisnya nggak setuju ke menteri saya rasa nggak bisa," ujar Arya dalam sebuah diskusi secara virtual, Minggu (20/9/2020).
Korporasi maupun BUMN sudah ada mekanisme sendiri dalam menentukan keputusan yaitu melalui kesepakatan direksi hingga komisaris.
"Jadi ini kan korporasi, korporasinya punya mekanismenya sendiri jadi ada mekanisme sendiri, memang punya hukum-hukum korporasi sendiri," kata Arya.
Dewasa ini, pengawasan yang dilakukan komisaris di BUMN sangat ketat sehingga direksi tak bisa main-main, misalnya memasukkan direksi atau membuat anak perusahaan secara diam-diam.
Baca Juga: Bangga Pakai Buatan Indonesia, Gelaran NUFF 2020 Dapat Animo Luar Biasa
"Justru sekarang kita rapikan semua, dulu banyak perusahan bikin anak perusahaan itu tanpa persetujuan dari kementerian itu ketat betul, itu bagian dari pengawasan kementerian yang sebagai mewakili pemerintah mengelola BUMN. Dulu mereka bikin anak perusahaan banyak suka-suka, banyak banget yang harus dikerjakan," kata Arya.
Ahok dan Erick Thohir ketemu
Erick Thohir meminta Ahok untuk membangun tim yang kuat agar Pertamina bisa melakukan tranformasi sesuai arahan kementerian.
"Jadi tugas Pak Ahok memang salah satunya melakukan transformasi di Pertamina dengan juga melibatkan tim yang ada di dalam untuk semakin kuat, jadi kerja sama tim diperkuat dimintakan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) kepada Pak Ahok," ujar Arya.
Pada 17 September 2020, Ahok dan Erick Thohir telah bertemu. Pertemuan berlangsung setelah video berisi kritik Ahok terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN beredar di media sosial.
"Jadi pada pertemuan ini, Pak Ahok menyampaikan apa yang dia lihat di Pertamina, apa saja kelemahan-kelemahannya yang ada dan memberitahu semua ke Pak Menteri. Masukan itu sangat bagus diterima Pak Menteri juga," kata Arya.
Dalam pertemuan itu, Erick Thohir berbagi informasi mengenai Pertamina.
"Pak Menteri juga sharing apa saja yang dilihat beliau dari informasi-informasi yang ada, dari sini bisa disatukan dan memang sebagai Komut Pak Ahok ditugaskan Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan terhadap Pertamina, itu bagian tugas dari Pak Ahok," kata Arya.
Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial, Ahok berpendapat Kementerian BUMN semestinya dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti sistem Temasek Singapura, dengan nama Indonesia Incorporation.
Selain itu, dalam laporan Antara, Ahok juga menyampaikan kritik kepada Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.
Ahok juga menilai internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi terkait gaji pegawai hingga level direksi.
Ia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.
