Infografis
Suara.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo baru-baru ini mengungkap kenapa dia diganti dari posisi Panglima TNI pada akhir 2017.
Menurut Gatot, penggantian posisinya ketika itu karena dia tetap bersikeras memerintahkan seluruh anggota TNI untuk memutar dan menyaksikan film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gatot memerintahkan demikian karena dia beralasan ingin meningkatkan kewaspadaan terhadap kebangkitan partai terlarang itu.
Cerita Gatot yang kini bergabung dalam Presidium Majelis Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia memantik diskusi.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim masih ingat peristiwa ketika Gatot menerima tongkat komando dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko tahun 2015.
Rustam Ibrahim ketika itu heran. Seharusnya jika pergantian merujuk pada giliran, maka yang mendapatkan adalah matra Angkatan Udara.
"Ketika Jenderal Gatot Nurmantyo diangkat Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI (2015) menggantikan Jenderal Moeldoko, saya termasuk yang heran. Karena secara giliran harusnya dari TNI AU. Tapi saya pikir sebagai Presiden baru, waktu itu Jokowi sangat mempercayai Jenderal Gatot," kata Rustam Ibrahim yang disampaikan melalui media sosial yang dikutip Suara.com, Kamis (24/9/2020).
Seingat Rustam Ibrahim, diawal masa jabatan sebagai Panglima TNI, Gatot tidak pernah bicara tenang bahaya kebangkitan PKI.
"Penggantian Jenderal Gatot (2017) kesan saya tidak ada hubungannya dengan pemutaran film G30S/PKI, tapi memang sudah menjelang masa pensiun; waktu itu Gatot sudah berumur 57 tahun," kata Rustam.
Pernyataan Gatot yang mengaitkan penggantian posisinya dengan perintah kepada anggotanya agar memutar dan menonton film G30S/PKI menuai polemik.
Baca Juga: Nasihat Buat yang Kehaluan PKI Tatap Bendera PKI dan Bilang Gua Bego 100 X
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menepis isu penggantian Gatot tahun 2017 karena instruksi nonton film G30S/PKI. Rotasi ketika itu karena sudah waktunya. "Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny. Dia juga membantah pernyataan Gatot soal penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila karena keinginan PKI. Satu Juni adalah hari saat Presiden Soekarno berpidato tentang Pancasila di sidang BPUPKI. Itu sebabnya, 1 Juni ditetapkan jadi Hari Lahir Pancasila untuk menghormati momentum itu. "Jadi tidak ada hubungannya dengan PKI. PKI siapa yang menginginkan itu dirayakan 1 Juni?" kata Doni. "Jadi sekali lagi, itu agak halusinatif dan terlalu jauh menghubungkan antara hari lahir Pancasila dengan PKI," Donny menambahkan. [Liputan6]
