Infografis
Suara.com - Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin, meminta pemerintah tak mendikte dengan meminta FPI, GNPF dan PA 212 untuk bergabung membantu mengawasi pelanggaran protokol kesehatan, ketimbang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Novel menyebut, sejak awal pihaknya sudah lebih dulu bergerak melakukan penanganan penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Misalnya seperti pembagian masker hingga paket sembako di masa pandemi.
"Jadi pemerintah jangan mendikte kami lah dan jelas sudah basi ocehan rezim buat kami dan sudah terlambat kalau kami disuruh menjadi satgas," kata Novel saat dihubungi Suara.com, Kamis (24/9/2020).
Menurutnya, pihaknya tetap pada pendirian menyerukan Pilkada 2020 agar ditunda. Masyarakat diminta tak dikorbankan hanya demi kepentingan politik.
"Kami juga meminta kepada masyarakat umumnya dan kepada segenap anggota dan simpatisan PA 212 khususnya untuk tidak terlibat dalam proses pilkada maut karena demi menjaga kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Novel menyebut, jika Pilkada tetap dipaksakan untuk dilaksanakan maka pemerintah dianggap telah melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
"Telah melanggar UUD 45 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Juga pasal 4 huruf a uu no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana," tuturnya.
Diminta bergabung
Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menanggapi ancaman dari sejumlah ormas seperti FPI, GNPF Ulama dan PA 212 yang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Baca Juga: Nakes Diserang saat Makamkan Jenazah Covid-19 di Tegal, Ini Kata Polisi
Dia menganggap, seruan penolakan terhadap Pilkada yang digelar di masa pandemi Corona (Covid-19) terlalu berlebihan. Daripada menolak pesta demokrasi lima tahunan ini, Donny menyarankan agar para ormas ini membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta Pilkada.
