Infografis
Suara.com - Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin, meminta pemerintah tak mendikte dengan meminta FPI, GNPF dan PA 212 untuk bergabung membantu mengawasi pelanggaran protokol kesehatan, ketimbang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Novel menyebut, sejak awal pihaknya sudah lebih dulu bergerak melakukan penanganan penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Misalnya seperti pembagian masker hingga paket sembako di masa pandemi.
"Jadi pemerintah jangan mendikte kami lah dan jelas sudah basi ocehan rezim buat kami dan sudah terlambat kalau kami disuruh menjadi satgas," kata Novel saat dihubungi Suara.com, Kamis (24/9/2020).
Menurutnya, pihaknya tetap pada pendirian menyerukan Pilkada 2020 agar ditunda. Masyarakat diminta tak dikorbankan hanya demi kepentingan politik.
Baca Juga: Nakes Diserang saat Makamkan Jenazah Covid-19 di Tegal, Ini Kata Polisi
"Kami juga meminta kepada masyarakat umumnya dan kepada segenap anggota dan simpatisan PA 212 khususnya untuk tidak terlibat dalam proses pilkada maut karena demi menjaga kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Novel menyebut, jika Pilkada tetap dipaksakan untuk dilaksanakan maka pemerintah dianggap telah melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
"Telah melanggar UUD 45 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Juga pasal 4 huruf a uu no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana," tuturnya.
Diminta bergabung
Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menanggapi ancaman dari sejumlah ormas seperti FPI, GNPF Ulama dan PA 212 yang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Baca Juga: Jokowi: Pandemi Covid-19 Sebabkan Ruralisasi bukan Urbanisasi
Dia menganggap, seruan penolakan terhadap Pilkada yang digelar di masa pandemi Corona (Covid-19) terlalu berlebihan. Daripada menolak pesta demokrasi lima tahunan ini, Donny menyarankan agar para ormas ini membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta Pilkada.
"Jadi saya kira tidak perlu boikot. Kalau ingin berkontribusi terhadap agenda bangsa ini yang penting, maka lebih baik membentuk Satgas untuk membantu pemerintah untuk mengawasi pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh kandidat kepala daerah tim suksesnya dan sebagainya," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Rabu (23/9/2020).
Donny mengingatkan FPI, GNPF Ulama dan PA 212 untuk membantu pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan saat Pilkada serentak dibanding mengeluarkan maklumat.
Maklumat tunda Pilkada
Sebelumnya, kelompok ormas Islam yang terdiri FPI, GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan maklumat untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pernyataan itu respons atas keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Maklumat itu turut ditandatangani oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis.
Ada tiga hal yang menjadi poin maklumat mereka. Pertama yang mereka tuntut ialah penundaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
"Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19," bunyi maklumat tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (22/9/2020)
Selanjutnya dalam poin kedua, mereka menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat jelata. Terkahir, mereka menyerukan umat muslim agar memboikot seluruh tahapan Pilkada serentak Desember mendatang.
"Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh ummat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian/pentahapan proses Pilkada maut 2020," tulis maklumat.
