Infografis
Suara.com - Sebanyak 7 kilogram ganja kering dan 141 gram sabu ditemukan sebagai barang bukti oleh Polda Papua dan diamankan di Timika dan Jayapura. Salah satu tersangka berasal dari Papua Nugini.
Sementara itu, Menteri Kepolisian Papua Nugini, Bryan Kramer mengaku sedang kelimpungan lantaran lembaganya kacau balau. Ia mengakui oknum polisi di negaranya terlibat dalam kejahatan yang terorganisir.
Para tersangka pengedar narkoba itu langsung ditindak dan barang bukti diuji laboratorium yang kemudian dimusnahkan.
Dirnarkoba Polda Papua Komber Totok Triwibowo, dalam keterangannya pada Selasa (15/9/2020), mengatakan jangan sampai peredaran narkoba berkembang cepat seperti di daerah lain.
Baca Juga: Divonis 6 Tahun Penjara, Walkot Medan Nonaktif Dzulmi Eldin Ajukan PK
“Kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) dan beberapa jajaran lainnya guna menekan angka peredaran narkotika di pasar gelap,” jelasnya.
Totok berharap kerja sama dengan beberapa instansi ini dapat memutuskan penyebaran narkoba di Jayapura.
Diketahui ada 16 tersangka dari peredaran narkoba tersebut dan salah satu di antaranya berasal dari Papua Nugini.
Papua Nugini sendiri memiliki badan publik yang terlibat dalam penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, dan pencurian tanah.
Menteri Kepolisian Papua Nugini, Bryan Kramer mengatakan kepolisian memang terlibat dalam kejahatan yang terorganisir, sindikat narkoba, penyelundupan senjata api, pencurian bahan bakar, penipuan asuransi, dan bahkan penyalahgunaan tunjangan polisi.
Baca Juga: Menjadi Pasukan Perdamaian di Daerah Konflik, Ini Kisah Briptu Venia
“Kepolisian kami benar-benar kacau. Mereka bertugas untuk memberantas korupsi, tapi mereka lah yang menjadi lembaga terdepan dalam tindakan korupsi. Pemerintah saat ini sedang mengerjakan reformasi besar-besaran ke kepolisian, dari atas ke bawah,” jelasnya.
Dalam unggahannya di Facebook, Kramer mengatakan mungkin saja ia akan dibunuh atas aksi reformasinya itu.
Manning, bagian dari reformasi layanan Kramer, menerapkan sistem “satu teguran dan Anda keluar” untuk polisi korupsi, kekerasan, atau pelanggaran disiplin.
Polisi yang melakukan kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan diperintahkan untuk menyerahkan seragam, lencana, dan senjata mereka.
Atas kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian, pemerintah Papua Nugini saat ini berada di ambang kehancuran. Mereka kekurangan pasukan polisi dan secara kronis kekurangan dana yang kemudian dari beberapa laporan diketahui didanai oleh pemerintah Australia.
Pemerintah Papua Nugini kini telah memangkas pengeluaran sebesar 2,3 miliar kina (Rp 9,4 triliun).
Untuk itu, Perdana Menteri James Marape, dalam pidatonya di Port Moresby pada Rabu (16/9/2020), meminta agar rakyatnya menjadi warga negara yang lebih baik dari negaranya dan mengambil kembali negara dari tangan keserakahan, kejahatan, berpuas diri, dan malas. (Salsafifah Nusi Permatasari)
