Infografis
Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin diminta mendengarkan usulan komponen masyarakat, di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Alwasliyah agar pelaksanaan pilkada serentak yang rencananya diselenggarakan 9 Desember 2020 ditunda dulu karena masih pandemi Covid-19.
Pemerintah diingatkan bahwa tugas utamanya menjaga keselamatan warga negara.
“Presiden Jokowi harus sensitif terhadap usulan yang disampaikan ormas-ormas besar tersebut. Karena menyangkut jiwa, kesehatan, dan keselamatan masyarakat,” kata Kyai Roni Tobaroni ketika dalam deklarasi Kerapatan Indonesia Tanah Air cabang Banten, Rabu (23/9/2020).
KITA adalah koalisi independen yang dideklarasikan 75 perwakilan organisasi relawan, tokoh lintas agama dan profesi pada tanggal 19 Agustus 2020 di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, sehari deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi.
Baca Juga: 2 Negara Menunda Pemilu di Masa Pandemi Covid-19, 3 Lainnya Tetap Lanjut
Sekretaris Jenderal KITA Ayep Zaki menambahkan dari 45 dewan perwakilan seluruh Indonesia, sebagian besar meminta pemerintah menunda pilkada dan pilkades.
Zaki menambahkan kalaupun pilihan pemerintah pilkada tetap tidak bisa ditunda, KITA meminta harus ada mekanisme untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, kata dia, harus ada lembaga pendampingan yang mengawal dan mengevaluasinya.
“Alhamdulillah, mendagri sudah memutuskan untuk menunda pilkades. Tinggal pilkada. Jokowi harus tegas memegang komitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia,” kata Zaki dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com.
Deklarasi KITA dihadiri oleh anggota DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq Faqih (ketua) dan perwakilan pengurus KITA Banten. Deklarasi berlangsung di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Acara dibatasi berlangsung 90 menit dan menerapkan protokol kesehatan.
Secara virtual, hadir pengurus KITA pusat, di antaranya Taufik Rahzen, Siti Ma'rifah (putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin) Camel Panduinata, Edi Bonetski, dan Destian Bimasena serta ratusan pengurus perwakilan daerah.
Baca Juga: Asian Development Bank Beri Utang Rp 157,3 Triliun ke Indonesia
Maman yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka menegaskan semua pengurus KITA harus proaktif mendampingi masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Kita telah membentuk relawan Wirajiwa untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya sikap gotong royong, ketahanan dan kemandirian,” kata dia.
Maman menambahkan Wirajiwa adalah tradisi baru yang akan membuat peta sosial dan psikis masyarakat agar siap menghadapi normalitas baru dengan moralitas baru.
KITA Banten mendaulat Roni Tobari, Handi Jatna, I Gede Raka, dan Matin Syarkowi masing-masing sebagai Ketua Majelis Hikmah, Ketua Badan Kebijakan dan sekjen serta Ketua Dewan Perwakilan.
