Infografis
Suara.com - Presiden RI Jokowi, untuk kali pertama, berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-75. Dalam pidatonya, ia menyerukan adanya akses yang setara terhadap vaksin covid-19 yang aman dengan harga terjangkau bagi semua negara.
“75 tahun lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Karena perang tidak menguntungkan siapa pun,” ujar Presiden Joko Widodo mengawali pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang disiarkan secara langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/9/2020).
Namun, pada usia PBB yang ke-75, “Kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita akan sama. Belum,” ia menambahkan.
Ini menjadi yang pertama kalinya, Jokowi tampil berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB sejak ia menjabat sebagai presiden pada 2014 lalu.
Baca Juga: Ajukan Raperda Penanganan Corona ke DPRD, Wagub DKI: Ini Instruksi Jokowi
Sebelumnya, Indonesia selalu diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan pidato di badan dunia yang berkantor di New York, AS itu.
Dalam pidatonya kali ini, Jokowi mengungkapkan bahwa konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia.
Kemiskinan dan kelaparan masih terus dirasakan. Tak hanya itu, prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
“Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini”, lanjutnya.
Jokowi menyayangkan bahwa ketika negara-negara seharusnya bersatu melawan pandemi, yang terlihat justru masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam – dua hal yang menurutnya membuat dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan.
Baca Juga: Jokowi Ingin Perluas Lumbung Pangan di Sumsel, Kenapa?
Padahal negara-negara di dunia seharusnya selalu menggunakan pendekatan win-win, dan pola hubungan antarnegara yang saling menguntungkan, kata Jokowi.
“Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan, maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is,” tambahnya.
Reformasi, revitalisasi, dan efisiensi Dalam pidatonya, Jokowi menyerukan agar PBB melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi.
Bahwa PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Sementara, negara-negara anggota menurutnya bertanggung jawab untuk memperkuat PBB agar tetap relevan dan semakin kontributif dengan tantangan zaman.
“PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga menekan pentingnya memperkuat collective global leadership. Bahwa tidak masalah setiap negara memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional.
Namun, tidak bisa dilupakan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia, katanya.
“Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik”.
Akses setara terhadap vaksin
Dalam penanganan COVID-19, Jokowi menyerukan perlunya memperkuat kerja sama untuk memastikan semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.
“Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi,” ujarnya.
Sementara dari sisi ekonomi, Jokowi menyerukan agar reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan rantai pasokan global yang ada saat ini.
Namun, ia mengingatkan bahwa aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia.
“Dunia yang sehat dunia yang produktif… harus menjadi prioritas kita. Dan semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama bekerja sama dan bekerja sama."
