Infografis
Suara.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari bakal mengakukan eksepsi atau nota pembelaan seusai menjalani sidang perdana kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).
Tim kuasa hukum Pinangki mengklaim eksepsi ini karena kliennya keberatan dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Alasannya, sejumlah dinilai tidak sesuai dengan fakta hukum.
"Ya ini menurut kami cukup aneh ketika terdakwa dituduh sebagai penerima tapi dituduh juga sebagai pemberi. Itu yang akan menjadi salah satu poin keberatan kami," kata kuasa hukum Pinangki, Aldrus Napitupulu di PN Jakpus.
Aldrus melanjutkan, pada dakwaan yang menyebutkan jika Pinangki bertemu Djoko Tjandra akan dimasukkan dalam eksepsi. Hal tersebut lantaran tidak tercantum dalam berkas perkara.
"Kalau itu (Pinangki bertemu Djoko Tjandra) tidak ada pengakuan seperti itu di berkas. Tidak ada pengakuan itu diberkas, kami juga tidak tahu dapat darimana tuduhan seperti itu," sambungnya.
Didakwa Terima Suap
Pinangki didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra --yang saat itu masih buron-- tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.
“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang USD 500.000 dari sebesar USD 1.000.000 yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee yaitu supaya terdakwa mengurus fatwa Mahkamah Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana,” kata Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan.
Perkara ini dimulai saat Pinangki bertemu sosok Rahmat dan Anita Kolopaking pada September 2019. Saat itu, Pinangki meminta agar Rahmat dikenalkan kepada Djoko Tjandra.
Baca Juga: Ada Nama Hatta Ali dan Jaksa Agung di Action Plan Pinangki ke Djoko Tjandra
Kemudian, Anita Kolopaking L akan menanyakan ke temannya yang seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa bagi Djoko Tjandra. Guna melancarkan aksi itu, Djoko Tjandra meminta Pinangkk untuk membuat action plan ke Kejaksaan Agung.
