Infografis
Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan prestasi membanggakan, dengan mendapat Penghargaan atas Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara untuk Kategori Kualitas Pelaporan BMN, dan Peer Collaboration Melalui Pelaksanaan Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah sekaligus dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tiga penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut diberikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Acara tersebut diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, pengelolaan BMN harus dilakukan dengan sangat baik, karena perolehan BMN melalui uang negara. Ia mengapresiasi kementerian dan lembaga yang telah mengelola BMN dengan baik.
"Adanya awards terkait pengelolaan BMN merupakan bentuk apresiasi terhadap kementerian dan lembaga yang sudah mengelola BMN dengan baik. Pengelolaan yang baik, sangat penting bagi keuangan negara kita," ujarnya.
Baca Juga: Tingkatkan SDM Berkualitas, Kementerian ATR/BPN Gelar Pelatihan Managerial
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian mengatakan, keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam memperoleh penghargaan menjadi bukti telah terjadi perubahan signifikan dalam organisasi. Menurutnya, mempertahankan opini WTP bukan sesuatu yang mudah dilakukan.
"Ada tiga hal yang utamanya harus dilakukan untuk mempertahankan opini WTP. Pertama, dalam menyusun laporan keuangan, kita sudah mengikuti standar, lalu pengendalian internal kita sudah semakin baik, dan dalam mengelola keuangan kita sudah taat asas. Kita juga sudah melakukan mitigasi apabila terjadi pelanggaran," ujar Agust.
Opini WTP merupakan nilai yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada kementerian/lembaga dengan memperhatikan aspek pengendalian serta tidak ditemukannya pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran keuangan.
Agust mengatakan, dengan mendapat opini WTP, maka publik dapat menilai bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN sudah akuntabel.
"Kita ingin pencapaian WTP ini menjadi suatu budayadan terus meningkatkan pengelolaan kita terhadap keuangan," ujarnya.
Baca Juga: ATR/BPN Wujudkan One Spatial Planning Policy, Ditargetkan Rampung pada 2024
Seperti diketahui, tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi setiap individu maupun organisasi. Namun bagi Agust, kondisi ini perlu dihadapi dengan mengedepankan komunikasi dengan berbagai pihak serta adaptasi dengan keadaan.
"Target kita adalah mempertahankan predikat WTP ini tahun depan. Caranya dengan melakukan inovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, karena pandemi. Selain itu, kita harus membuka komunikasi dengan mitra kita yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), BPKP, serta Kementerian ATR/BPN. Dengan begitu keraguan kita untuk mengeksekusi anggaran dapat terjawab," katanya.
Pengelolaan BMN tidak semudah mengelola barang-barang pribadi. Menurut Agust, Kementerian ATR/BPN mengelola 90 persen BMN dengan nilai kurang lebih 14 triliun rupiah. Dalam mengelola BMN, menurutnya, tidak hanya membeli dan merawat tetapi juga mengamankan.
"Dalam pengamanan BMN, kita melakukan pencatatan karena jumlah BMN tidak sedikit. Kita sudah didukung sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan hal ini. Tetapi yang jelas, untuk melakukan pengelolaan BMN kita sudah lakukan dua hal yakni preventif, artinya mencatat BMN keluar ataupun masuk serta mitigasi, dengan melakukan inventaris ulang BMN yang saat ini kita kelola," jelasnya.
Penghargaan yang didapat ini merupakan kerja keras setiap jajaran Kementerian ATR/BPN. Agust berpesan agar penghargaan ini tidak membuat jajaran Kementerian ATR/BPN cepat puas.
"Kita harus mulai lagi dari nol. Ada tantangan besar di depan kita. Untuk Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota, saya minta agar tetap berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN maupun dengan mitra daerah dalam kegiatan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan BMN. Yang terpenting, pengelolaan keuangan harus tetap akuntabel," pungkas Agust.
