Infografis
Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Gusnaidi Hetminado alias Teddy Gusnaidi menyemprot kegiatan Gatot Nurmantyo yang seenaknya membuat deklarasi saat pandemi.
Deklarasi yang dimaksud Teddy adalah deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mana kegiatan itu bisa mengumpulkan banyak orang di suatu tempat.
Teddy megkritik pedas deklarasi yang dipimpin Gatot Nurmantyo itu melalui akun Twitternya @TeddyGusnaidi.
"Si Gatot cs bisa seenaknya deklarasi sana-sini saat pandemi. Kok bisa? Ya bisa, karena kepala daerahnya gak punya nyali menerapkan aturan," kicau Teddy, Rabu (23/09/2020).
Baca Juga: Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Pengamat: e-Voting Bisa Jadi Solusi
Menurut Teddy, deklarasi ala KAMI tersebut sangat kontradiktif dengan peraturan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang melarang masyarakat untuk membuat kerumunan.
Teddy bahkan sesumbar seandainya ia menjadi kepala daerah, maka bisa dipastikan Gatot Nurmantyo tidak akan semudah itu membuat deklarasi.
"Kalau saya kepala daerahnya, saya bisa pastikan Gatot cs menangis memohon-mohon ampun di kaki saya. Saya pastikan itu," imbuh Teddy.
Ia menambahkan, rakyat tidak perlu repot menolak deklarasi yang dikomandoi Gatot karena justru itu bisa memberikan panggung kepada mantan panglima TNI itu.
"Malah keenakan si Gatot cs dapat panggung. Sangat mudah menghentikan kegiatan Gatot cs saat pandemi ini, sayang seribu sayang, para pimpinan daerah tidak punya nyali menghentikannya," lanjutnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Gerus Ekonomi Global USD 8,8 Triliun
Hingga artikel ini dibuat, kicauan Teddy itu telah disukai dan diretweet oleh ratusan warganet serta mendapat puluhan komentar.
"Lah mereka-mereka kan gerombolan sakit hati, gelandangan politik juga sampah masyarakat yang demen memaksakan kehendak. Keselek kata-kata, jadi kebelet," timpal pemilik akun @nil_sho****
"Bisa jadi memaksakan demokrasi pada negara berkembang yang kental primordial (agama dan ras), adalah cara negara maju mengerem kemajuan negara-negara berkembang. Dengan sistem demokrasi, politisi harus tunduk pada keinginan suara 50% + 1," sahut warganet lain @dimas****
Untuk diketahui, deklarasi KAMI sudah dilakukan di berbagai daerah dengan mengumpulkan banyak orang (kerumunan) seperti yang terjadi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Agustus lalu.
