Suara.com - Pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab menyerukan untuk memboikot Pilkada 2020 dengan alasan membahayakan rakyat karena pelaksanaannya di masa pandemi.
Menanggapi itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpendapat bahwa seluruh pihak pada dasarnya membela kepentingan rakyat.
Anggota Komisi II DPR itu berujar, termasuk PKS yang condong ingin menunda Pilkada apabila dalam perjalanannya tidak ada penerbitan Perppu seriring pelaksanaan Pilkada yang dilanjutkan Desember mendatang.
"Semua pihak pada dasarnya perhatian terhadap keselamatan publik. Seruan boikot atau permintaan tunda sesuatu yang niscaya. Kami sendiri setuju ditunda jika payung hukum Perppu tidak keluar dan orkestrasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik," tutur Mardani kepada Suara.com, Selasa (22/9/2020).
Mardani memandang desakan banyak pihak untuk menunda Pilkada seharusnya jadi cambuk bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu dalak menghadirkan Pilkada yang aman dan menjamin keselamatan rakyat.
"Bagi Pemerintah dan KPU semuanya menjadi masukan dan lecutan untuk menyiapkan Pilkada dengan ketat," ujarnya.
Seruan Boikot Pilkada
Diketahui, Habib Rizieq Shihab masih tetap memantau situasi di Indonesia meski kini masih berada di Arab Saudi.
Hal yang disoroti Habib Rizieq, yakni soal pemerintah yang ngotot menggelar Pilkada 2020 Serentak. Terkait hal itu, Rizieq menyerukan penolakan terkait pelaksanaan pesta demokrasi tahunan itu.
Baca Juga: Bahayakan Nyawa Umat, Habib Rizieq Berseru Boikot Pilkada 2020
Dikutip Suara.com dari Terkini.id, Selasa (22/9/2020), alasan Rizieq virus Corona (Covid-19) yang makin menggila di Indonesia.