Apalagi, diketahui dalam perjalannya, anak dan menantu orang nomor satu itu, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution ikut meramaikan Pilkada dengan menjadi calon kepala daerah.
"Calon kepala daerah banyak yang terkena corona, penyelenggara Pilkada juga banyak yang terinfeksi, ormas seperti PBNU juga meminta Pilkada diundur. Jika masih dipaksakan tak diundur, rakyat tentu bertanya-tanya. Jangan-jangan ada kaitannya dengan anak dan mantunya yang sedang maju Pilkada. Jangan-jangan hanya soal itu," kata Ujang kepada Suara.com, Senin (21/9/2020).
Karena itu, Ujang mengatakan opsi penundaan Pilkada sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Di mana kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi hal yang utama.
"Penundaan Pilkada itu suatu keniscayaan. Menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar Pilkada. Dan menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar persoalan politik dinasti," kata Ujang.
Pandemi jangan dipolitisasi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa sebaiknya para elit itu menunjukan sikap kenegarawanan di tengah pandemi Covid-19.
"Meminta kepada kepada para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok," kata Mu'ti dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Senin (21/9/2020).
"Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif," tambah Mu'ti.
Selain untuk elit politik, PP Muhammadiyah juga meminta kepada sederet menteri agar tidak membuat kebijakan yang malah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi Bisa Pengaruhi Partisipasi Pemilih
PP Muhammadiyah mengingingkan agar para menteri untuk tidak melontarkan pernyataan yang justru membuat masyarakat menjadi cemas.