Infografis
Perspektif yang berbeda disampaikan oleh analis politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin. Menurut Ujang dengan mempertimbangkan pandemi yang dampaknya semakin mengkhawatirkan, pilkada seharusnya ditunda dulu. Menurut dia kalau pemilu tetap dilaksanakan dalam keadaan seperti sekarang, justru bisa melukai rakyat karena mereka yang bakal menjadi korban.
Menurut Ujang wajar jika kemudian rakyat bertanya-tanya kenapa dan apa dasar pemerintahan Jokowi enggan menunda pelaksanaan pilkada.
"Calon kepala daerah banyak yang terkena corona, penyelenggara pilkada juga banyak yang terinfeksi, ormas seperti PBNU juga meminta pilkada diundur. Jika masih dipaksakan tak diundur, rakyat tentu bertanya-tanya. Jangan-jangan ada kaitannya dengan anak dan mantunya yang sedang maju Pilkada. Jangan-jangan hanya soal itu," kata Ujang kepada Novian Ardiansyah, jurnalis Suara.com, Senin (21/9/2020).
Ujang mengatakan opsi penundaan pilkada relevan dengan keadaan sekarang, kesehatan dan keselamatan masyarakat mesti menjadi prioritas.
"Penundaan pilkada itu suatu keniscayaan. Menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar pilkada. Dan menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar persoalan politik dinasti," kata Ujang.
Desakan agar pilkada ditunda juga disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini.
Dia mengingatkan pemerintah bahwa Covid-19 sudah menjangkiti sebagian calon dan penyelenggara pilkada. Menurut dia perkembangan ini harus menjadi pertimbangan untuk menunda pilkada yang rencananya diselenggarakan Desember nanti.
"Dua anggota KPU dan satu anggota Bawaslu sudah positif Covid-19. Termasuk juga sejumlah penyelenggara daerah di KPU Agam, Sibolga, Tangsel, dan lain-lain. Termasuk klaster Bawaslu di Boyolali yang jumlahnya 103 lebih," kata Titi Angraini, Jumat (18/9/2020).
Itu sebabnya, menurut Titi Anggraini, pilkada sebagai medium pengendalian Covid-19 adalah terbukti tidak logis.
Baca Juga: Jokowi: Perhatikan Dampak Sosial Ekonomi Bagi Nelayan di Pelabuhan Patimban
Dikatakan, calon dan penyelenggara pemilu yang terinfeksi, juga angka positif Covid-19 di Indonesia yang terus meroket merupakan alasan kuat bagi KPU, pemerintah, dan DPR untuk menunda pilkada 2020 sampai jumlah kasus positif Covid-19 melandai atau berkurang signifikan secara konsisten.
