Infografis
Suara.com - Meskipun gelombang desakan agar pemerintah menunda pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2020 hingga vaksin corona ditemukan menguat, pemerintahan Joko Widodo sejauh ini tidak memberikan sinyal akan memenuhi tuntutan.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengkritik opini yang menghubung-hubungkan sikap pemerintah tetap akan menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang ditentukan dengan keikutsertaan putra dan mantu Presiden Jokowi ke pilkada Kota Solo (Jawa Tengah) dan Kota Medan (Sumatera Utara).
Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju ke bursa pilkada Kota Solo. Sedangkan mantu Jokowi, Bobby Nasution, berlaga di pilkada Kota Medan.
"Mengaitkan penolakan Presiden Jokowi terhadap penundaan pilkada karena anak dan menantunya ikut sebagai calon wali kota, saya pikir benar-benar merupakan cara pikir dan ucapan para haters," kata Rustam Ibrahim.
Rustam meyakini sikap pemerintahan Jokowi tetap menjalankan mekanisme yang sudah diatur sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan melibatkan instansi-instansi terkait.
"Sikap Presiden tidak menunda ini tentunya melalui konsultasi atau pertimbangan DPR, KPU, Bawaslu, juga partai politik," kata Rustam.
Ruhut Sitompul politikus dari partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan, menjelaskan melalui media sosial bahwa pilkada tetap akan dilaksanakan Desember nanti agar mekanisme kepemimpinan tetap berjalan normal.
"Kenapa pilkada tidak ditunda? Agar tidak mengganggu mekanisme kepemimpinan lima tahunan," kata Ruhut, Senin (21/9/2020).
Menurut Ruhut selama semua orang menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tidak akan terjadi kluster baru.
Baca Juga: Jokowi: Perhatikan Dampak Sosial Ekonomi Bagi Nelayan di Pelabuhan Patimban
"Yang penting kita semua patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan," kata Ruhut.
