Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak Tahun 2020, harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat.
Hal ini dikatakan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Gedung DPR di Jakarta, Senin (21/9/2020).
"Pemimpin legitimate yang dipilih rakyatnya. Pemimpin yang diharapkan mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujar Tito.
Menurut Tito, Pilkada serentak 2020 ini tidak hanya diharapkan jadi momentum memilih pemimpin yang mampu atasi krisis, tapi juga jadi instrumen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih maksimal menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Baca Juga: Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada Saat Pandemi, Guru Besar UIN Pilih Golput
"Kalau setting-nya tepat ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan Covid-19 ini," ucap dia.
Tito menyebut Indonesia yang menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi, di mana sosial kontrol kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian.
Pasalnya sistem desentralisasi membagi kekuasaan pusat dan di daerah-daerah pun juga terbagi lagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Spiritnya baik, tetapi ini menjadi tantangan ketika berhadapan dengan permasalahan nasional yang memerlukan keserempakan dan kekompakan pusat dan daerah dalam menghadapi krisis yang bersifat nasional," kata dia.
Karena itu kata Tito, tantangan sekarang adalah bagaimana melaksanakan Pilkada yang lancar dan aman dari covid-19.
Baca Juga: Manut Jokowi; DPR, Mendagri dan KPU Tetap Gelar Pilkada di Tengah Pandemi
Sekaligus lewat pesta demokrasi lokal ini bisa terpilih kepala daerah yang definitif dan legitimate.
"Artinya mendapat dukungan dari rakyatnya dan memimpin upaya penanganan krisis pandemi di daerahnya masing-masing lebih kuat selain juga aman covid-19. Tidak menjadi media penularan tapi justru menjadi kontribusi sekali lagi untuk penanganan covid-19 itu sendiri maupun dampak sosial ekonominya," tutur Tito.
Tak hanya itu, Tito mengatakan bahwa pada tanggal 9 September 2020, Menkopolhukam Mahfud MD telah mengundang seluruh stakeholder terkait dengan pelaksanaan Pilkada.
Dalam rapat koordinasi khusus yang dihadiri Penyelenggara Pemilu, Polri, TNI, Kepala Satgas Covid-19, Kemenkes Kejaksaan dan dirinya, Mahfud MD menekankan agar daerah melaksanakan rapat koordinasi daerah untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkada dan kerawanannya.
Ada tiga isu yang ditekankan Menkopolhukam. Pertama, kerawanan karena gangguan konvensional,
"Katakanlah aksi kekerasan konflik dan lain-lain, maupun juga yang spesifik yang baru, yaitu mencegah kegiatan tahapan itu dari penyebaran covid-19," tuturnya.
Isu kedua yakni mensosialisasikan peraturan KPU tentang tahapan lanjutan yang mungkin belum dipaham.
Serta ketiga adalah mengundang parpol yang ada di daerah-daerah dan calon kontestan untuk menjelaskan dan memahami tentang aturan-aturan, baik yang dalam PKPU maupun dalam aturan perundang-undangan lain untuk mencegah terjadinya kerumunan.
"Dan kemudian melakukan deklarasi untuk mendukung Pilkada yang aman, damai, lepas dari konflik kekerasan dan juga tidak menjadi media penularan covid-19," tuturnya.
Kemudian tindak lanjutnya pada Jumat 18 September 2020 lalu, rapat koordinasi kembali dilaksanakan.
Rapat pada Jumat lalu kata Tito untuk mengecek persiapan sekaligus merumuskan langkah antisipasi menyongsong tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 23, 24 dan 26 September.
Pasalnya pada 23 September 2020 mendatang akan dilakukan tahapan penetapan pasangan calon.
"Itu adalah masa yang cukup rawan. Rawan kerumunan massa euforia kalau lolos lawan dari yang kecewa mungkin. Nah, oleh karena itu pandangan-pandangan tersebut sudah disampaikan karena salah satu kesuksesan Pilkada ini sangat ditentukan oleh stakeholder yang ada di daerah. Tingkat pusat memberikan fasilitasi dan regulasi, tapi eksekutornya ada di daerah. Oleh karena itu, di daerah ini yang harus matang persiapannya," ucap Tito.
Lebih lanjut, mantan Kapolri itu menegaskan pihaknya sudah mengecek 309 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak.
Ia berharap tidak terjadi kerumunan saat tahapan penetapan pasangan calon.
"Semua sudah kami cek 309 daerah ini sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan di tahapan yang kita anggap cukup rawan lusa hari Rabu tanggal 23 September, yakni penetapan pasangan calon dan tanggal 24 September pengundian nomor pasangan calon ini mudah mudah- mudahan tidak terjadi kerumunan," katanya.
