Infografis
"Soal strategis penyederhanaan kurikulum ini memang tak sepantasnya didiskusikan diam-diam dan instan. Semuanya harus dilakukan terbuka. 'Stakeholder' pendidikan di Indonesia sangat banyak. Kita semua berkepentingan, mau dibawa kemana pendidikan kita?" tutur Fadli.
"Kita kan sebelumnya tak pernah mendengar Menteri Pendidikan membentuk tim penyederhanaan kurikulum atau menggelar diskusi publik terkait persoalan itu. Kemana kemudian tiba-tiba bisa beredar draf penyederhanaan kurikulum semacam itu?" lanjutnya.
Lebih lanjut lagi, Politisi Gerindra ini mengaku senang pihak Kemdikbud sudah mengklarifikasi rencana penghapusan pelajaran sejarah tidaklah benar. Menurut Fadli, Nadiem Makarim bisa belajar dari pengalaman pembentukan Komisi Pembaruan Pendidikan yang pernah dibentuk oleh Daoed Joesoef pada masa awal jabatannya sebagai Mekdikbud tahun 1978 silam.
Menurut Fadli, pengubahan kurikulum yang sifatnya penting semacam itu sejak awal memang harus dilakukan secara terbuka agar perkembangannya bisa diikuti masyarakat.
"Sehingga masyarakat tidak tiba-tiba disodori perubahan-perubahan drastis yang proses perumusan serta perdebatannya tak pernah mereka ikuti," ujar Fadli.
Dalam cuitannya, Fadli Zon juga mengingatkan Mendikbud bahwasannya sejarah bukan hanya sekadar nama, tahun, dan peristiwa masa lalu. Akan tetapi, sejarah adalah perjalanan sebuah bangsa.
Menurutnya, orang yang tidak memahami masa lalu tak akan pernah mengerti masa kini, dan mereka yang tidak paham dengan masa kini, tak akan bisa merancang masa mendatang.
"Mereka yang tak memahami masa lalu, tak kan pernah mengerti masa kini. Mereka yang tak paham masa kini, tak kan bisa merancang masa depan," tutur Fadli.
"Jadi saya berharap Kemdikbud RI tak gegabah dalam merancang penyederhanaan kurikulum," pungkasnya.
Baca Juga: Ada Standar Ganda, Fadli Zon: Baru TNI yang Berani Sebut Separatis Teroris
Mendikbud Nadiem Klarifikasi Soal Isu SMA Tak Wajib Belajar Sejarah
