Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan menyatakan menolak adanya rencana penundaan Pilkada serentak 2020, dengan alasan pandemi. Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto berpendapat, penundaan Pilkada dapat menciptakan ketidakpastian baru.
Menurutnya, kepemimpinan kepala daerah yang akan berakhir pada Februari 2021 menjadi alasan mengapa pelaksanaan Pilkada harus tetap berlanjut pada Desember mendatang. Pasalnya, kepemimpinan di daerah harus berlanjut dengan digantikan melalui sistem pemilihan langsung.
"Ini juga menciptakan ketidakpastian. Jangan karena ketidakpastian pandemi belum tahu kita berakhir ditambah lagi oleh ketidakpastian adanya Plt kepemimpinan yang tidak punya kewenangan penuh di dalam menyelenggarakan seluruh pemerintahan daerah tersebut," tutur Hasto dalam webinar UNHAN, Senin (21/9/2020).
Hasto berujar, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi tetap bisa dilangsungkan dengn mendisiplinkan penerapan protokol Covid-19. Ia memberikan contoh negara-negara yang tetap melaksankan Pilkada saat pandemi.
Baca Juga: Bawaslu: Cakada yang Palsukan Ijazah Bisa Picu Konflik di Pilkada
"Srilanka mampu mengadakan Pemilu di tengah pandemi Covid. Korea Selatan mampu mengadakan Pilkada di tengah pandemi Cvid, Singapur dan negara-negara lainnya. Karena itulah di Amerika Serikat, saat ini juga sedang berproses hal yang sama," kata Hasto.
Hasto berpandangan, pandemi justru bisa dijadikan momentum pelaksanaan Pilkada untuk melahirkan pemimpin yang hadir dari krisis.
"Karena itulah daripada menciptakan ketidakpastian baru, rakyat perlu pemimpin yang justru lahir di tengah krisis ini maka sikap kami adalah pemilukada untuk tidak ditunda," tandas Hasto.
