Infografis
Lantas, Said Didu meminta Dahnil untuk membuktikan ucapannya.
"Tunjukkan kata-kata saya dalam mention saya tersebut yang meninggikan diri - justru saya merendahkan diri. Apakah salah kalau saya tidak siap untuk jadi jongos cukong kekuasaan?" katanya.
Sebagian besar netizen sependapat dengan Dahnil dalam mengartikan pernyataan Said DIdu. Netizen dengan akun @PutraJayaHS menilai pernyataan Said Didu memang kurang pas karena mengandung prasangka buruk terhadap sesama anak bangsa.
Dan pernyataan tersebut ditanggapi Said Didu dengan mengatakan, "semoga suatu saat akan muncul partai dan sistem politik yang bebas dari cukong kekuasaan dan mengutamakan kepentingan rakyat."
Dibiayai cukong
Terminologi cukong dalam beberapa pekan terakhir kembali jadi bahasan setelah diucapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Mahfud mengatakan 92 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong. Setelah mereka menang, akan lahir korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan, kata Mahfud, lebih berbahaya dari korupsi duit.
Ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertajuk Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, Jumat (11/9/2020), yang dapat ditonton publik melalui kanal Youtube Pusako FH Unand, disebutkan, korupsi kebijakan itu bisa bebentuk lisensi pengusaan hutan, lisensi penguasan tambang, dan lain-lain yang tumpang tindih.
Itulah sebabnya, Mahfud meminta jangan biarkan praktik semacam itu terjadi sehingga merusak tatanan. Dia ingatkan, tujuan pilkada itu untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas serta menjauhkan dari korupsi.
Baca Juga: Ke Jubir Prabowo, Didu: Apa Salah Jika Saya Tak Siap Jadi Jongos Cukong?
Pernyataan Mahfud ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain dengan pertanyaan yang menjurus.
