Infografis
Suara.com - Puluhan ribu orang bergabung dalam aksi protes terbesar Thailand selama bertahun-tahun pada hari Sabtu (19/9/2020).
Menyadur Asia One, demonstran mendukung seruan untuk mengekang kekuasaan monarki Maha Raja Vajiralongkorn dan untuk mencopot mantan pemimpin kudeta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.
"Kecuali jika monarki berada di bawah konstitusi, kami tidak akan pernah mencapai demokrasi sejati," kata pemimpin protes dan pengacara hak asasi manusia Arnon Nampa kepada kerumunan yang berkumpul di depan Grand Palace, Bangkok, dikutip dari Asia One.
"Lebih, lebih," teriak kerumunan setelah Arnon menyerukan pemotongan anggaran kerajaan dan perubahan pada konstitusi untuk membuat raja secara jelas di bawah kendalinya.
Istana Kerajaan Thailand belum memberikan tanggapan mengenai aksi protes besar yang terjadi dan tuntutan reformasi.
"Orang dapat memprotes tetapi mereka harus melakukannya dengan damai dan sesuai hukum," kata juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri ketika diminta memberikan komentar.
Arnon mengatakan para pengunjuk rasa pada hari Minggu akan menyatakan bahwa negara itu milik rakyat, bukan monarki dan menempatkan plakat peringatan, menggemakan kata-kata para pemimpin pergolakan 1932 yang mengakhiri monarki absolut.
Protes yang telah berkembang di negara Asia Tenggara berpenduduk 70 juta itu sejak pertengahan Juli telah melanggar tabu lama dengan mengkritik monarki serta mengupayakan konstitusi dan pemilihan baru.
Otoritas Thailand mengatakan mengkritik monarki tidak dapat diterima di negara di mana raja secara konstitusional "bertahta dalam posisi pemujaan yang dihormati". Hukum Lese majeste berarti mereka yang menghina monarki bisa dipenjara.
Baca Juga: Taman Nasional Thailand Kirim Bingkisan Isi Sampah ke Pengunjung, Kok Bisa?
Kaum konservatif merasa ngeri dengan serangan terhadap monarki. "Anda bisa mengusir perdana menteri, tapi jangan bicara tentang raja," komentar salah satu pengguna Facebook saat pidato disiarkan langsung dari protes tersebut.
