Infografis
Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membantah isu yang menyebut Kemendikbud akan menghapus mata pelajaran sejarah pada jenjang SMA/SMK dan sederajat.
Nadiem menyayangkan isu ini menjadi liar sampai ada beberapa pihak yang meragukan nasionalismenya sebagai menteri.
"Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita," kata Nadiem melalui video instagram pribadinya, Minggu (20/9/2020).
Bahkan, mantan Bos Go-jek itu membawa nama Hamid Algadri, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang tak lain adalah kakeknya sendiri dalam klasifikasinya untuk meyakinkan publik bahwa pihaknya tidak akan menghapus pelajaran sejarah.
Baca Juga: Pelajaran Sejarah Mau Dihapus, Fadli Zon: Identitas Hilang, Indonesia Bubar
![Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). [ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/08/27/75528-nadiem.jpg)
"Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Ayah dan Ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi," tegasnya.
"Anak-anak saya tidak akan tahu bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui darimana mereka datang," sambungnya.
Nadiem menegaskan isu tersebut tidak benar sebab penyederhanaan kurikulum pendidikan nasional masih dalam proses pembahasan dengan berbagai pihak termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan.
"Saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," ucap Nadiem.
Dia mengakui isu ini muncul dari draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud yang dipresentasikan internal pada 25 Agustus 2020, lalu bocor ke publik.
Baca Juga: Heboh Wacana SMA Tak Wajib Belajar Sejarah, Ini Kata Kemendikbud
Namun, draf yang tersebar ini, kata Nadiem belum final dan bukan satu-satunya pilihan dalam penyederhanaan kurikulum.
Nadiem juga menyebut proses penyederhanaan kurikulum nantinya juga tidak dilakukan secara langsung di semua sekolah melainkan dilakukan secara bertahap melalui uji coba mulai tahun depan.
"Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022, di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional," imbuh Nadiem.
Sebelumnya, dalam draf yang bocor ke publik itu dikatakan bahwa mata pelajaran sejarah untuk kelas 10 SMA akan digabungkan dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
Kemudian untuk kelas 11 dan 12 mapel sejarah masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.
Padahal, dalam kurikulum 2013 yang dipakai selama ini mata pelajaran Sejarah harus dipelajari dan terpisah dari mata pelajaran lainnya.
