Infografis
Suara.com - Beberapa hari terakhir beredar desas-desus pemerintah akan menghapus kurikulum mata pelajaran sejarah dari bangku sekolah menengah.
Kalau isu tersebut nanti sampai benar-benar menjadi kenyataan sudah pasti akan terjadi gelombang protes dari kalangan politisi dan pendidikan. Baru muncul kabar saja sudah ada penolakan karena menurut Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com, "bangsa yang besar mengedepankan nilai-nilai luhur sejarah bangsa."
Jerry berharap informasi yang beredar itu tak benar lantaran peradaban sebuah bangsa ditentukan seberapa paham siswa-siswi mengenal sejarah bangsa.
Jerry mengatakan justru pelajaran sejarah harus diperkuat lagi sehingga generasi muda tak terbedol dari akar sejarah mereka.
Baca Juga: Mengenal Marissa Hutabarat WNI yang Jadi Hakim di Pengadilan AS
"Begitu pula pelajaran pahlawan mulai abad ke-XVIII sampai saat sampai pahlawan revolusi. Bahkan pelajaran kesenian perlu diperkuat lantaran ada banyak tradisi lokal mulai pakaian adat, tarian mulai luntur justru budaya asing mulai menggeser," kata Jerry yang pernah mengenyam pendidikan tinggi di Amerika Serikat.
Jerry memberikan perbandingan dengan pendidikan di luar negeri yang menjadikan pelajaran sejarah sebagai skala prioritas.
Jerry menyarankan lebih baik pendidikan moral pancasila dikembalikan, kalau perlu pendidikan sejarah perjuangan bangsa juga, lantaran ruang lingkup sejarah cukup luas.
"Memang kita akui kita sangat kurang museum sejarah. Negara sekelas Amerika memiliki banyak museum sejarah. Anak-anak sekolah sering diantar ditempat bersejarah agar mereka mengenal dari dekat para pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa," kata dia.
Jerry menekankan pelajaran sejarah akan melatih anak didik mencintai bangsa dan menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme mereka.
Baca Juga: Pelajaran Sejarah Tak Wajib, Wakil Ketua MPR: Nadiem Makarim Buta Sejarah
"Kalau pelajaran etika itu kebanyakan didapat di rumah, agama di tempat ibadah dan sekolah pelajaran seperti sejarah," katanya.
Isu penyederhanaan kurikulum dengan menghapus pelajaran sejarah juga dipertanyakan kalangan politikus sekaligus pemerhati pendidikan. Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menegaskan dalam Twitter @evndari menghilangkan pelajaran sejarah bertentangan dengan pendidikan pembangunan karakter dan bangsa.
Eva Kusuma Sundari mengaku sangat sedih mendengar wacana tersebut.
"Aku menangis meraung-raung, gulung-gulung. Stop project “pedhot oyot” yang bertentangan dengan pendidikan pembangunan karakter dan bangsa. Pertahankan mapel sejarah Indo yang pakai critical thinking (ansos), jangan hapalan yang manipulatif. Menuju manusia merdeka!" kata Eva Kusuma Sundari.
Politikus Partai Gerindra yang juga pendiri Fadli Zon Library, Fadli Zon, menambahkan jika mata pelajaran hilang dari pendidikan dampaknya bisa sampai "Indonesia bubar."
"Kalau mata pelajaran sejarah akan “dihilangkan” maka sebentar lagi manusia Indonesia akan kehilangan identitas, jati diri dan memori kolektifnya. Setelah itu ya Indonesia bubar," kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon.
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia mengikuti terus wacana penyederhanaan kurikulum, yang antara lain menyebutkan mata pelajaran sejarah akan dihilangkan dari kurikulum.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan keterangan resmi bahwa pemerintah sama sekali tidak berencana menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum.
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia menyambut baik sikap kemenetrian, tapi juga memberikan apresiasi terhadap kritik dan penolakan yang sempat berkembang karena menunjukkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting sejarah dalam membentuk identitas dan karakter bangsa.
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia mendukung seruan para guru sejarah bahwa pelajaran sejarah berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan apresiasi terhadap karya para pendahulu, memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa. Dalam hal itu pelajaran sejarah memang sangat menentukan dalam proses pendidikan secara keseluruhan.
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia meminta agar pelajaran sejarah tetap dipertahankan sebagai pelajaran wajib di sekolah menengah karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa
Mereka juga meminta setiap siswa di setiap jenjang pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, mendapatkan pendidikan sejarah dengan kualitas yang sama;
Penyederhanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan mutu pelajaran dan disertai peningkatan kompetensi guru, kata Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia Hilmar Farid.
