Infografis
Tanggapan Mahfud bagian terakhir atas kritik Sohibul makin menghunjam.
"Mengatakan "kasihan rakyat kalau menko dan Presiden tak bisa berbuat apa-apa" adalah sama dengan bilang "kasihan rakyat kalau partai dakwah tak bisa berbuat apa-apa." Nyatanya partai dakwah ikut mengkontribusi kondisi ini, buktinya ikut mengirim wakilnya di penjara. Itu karena tak bisa ngapa-ngapain kan?
Mendapat tanggapan sedemikian panjang, Sohibul memberikan apresiasi kepada Mahfud. Tetapi menurut Sohibul, masalahnya tak semua penegak hukum di negeri ini moralitasnya baik.
"Terimakasih prof. Prof dan Presiden sebagai pemegang otoritas yang lebih tinggi terlalu menekankan pada kesadaran moral. Itu oke jika para penegak hukumnya sebaik Pak mahfud. Yang dihadapi bukan orang-orang seperti Pak Mahfud. Tentu harus pakai cara lain. Tugas menko dan Presiden memikirkannya. Never give up prof," kata Sohibul.
Sebelumnya, jurnalis Suara.com melaporkan dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung, Rabu (16/9/2020), Mahfud mengatakan penegakan hukum di Indonesia di mata masyarakat sudah buruk. "Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat, nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya."
Mahfud menambahkan dirinya dan Jokowi tidak bisa melakukan apapun untuk membantu memperbaiki keadaan itu, kecuali aparat penegak hukum sendiri.
"Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," ujarnya.
Menurut Mahfud penegak hukum memiliki kunci untuk memperbaikinya, yakni moralitas. Seluruh jaksa yang harus bisa menguatkan sikap moral mental dalam melakukan tugas penegakan hukum.
"Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah, saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah, saya bisa cari buktinya," tuturnya.
Baca Juga: Ada Istilah 'Bapakku Bapakmu' Dalam Kasus Jaksa Pinangki, Ini Kata Kejagung
"Itu adalah praktik industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis. Sudah tidak bisa dibohongi, kita harus transparan dan akuntabel," Mahfud menambahkan.
