Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung RI menjawab kritikan dari sejumlah lembaga terkait penanganan perkara dugaan gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dari Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ada anggapan yang menyebutkan jika Korps Adhyaksa terburu-buru dalam melimpahkan berkas perkara tersebut.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Ali Mukartono, mengaku pihaknya dalam posisi serba salah. Dia menyebut, saat perkara baru dimulai, pihaknya malah dituding lamban dalam hal penanganan.
"Susah kan saya. Dulu dituduh lelet terlambat. Sekarang ke pengadilan dibilang buru-buru, susah," kata Ali di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Jumat (18/9/2020).
Sebelumnya, Indonesia Corruption Wacth (ICW) mempertanyakan soal Kejagung RI yang mempercepat proses berkas perkara gartifikasi Pinangki terkait pengajuan Fatwa Hukum di Mahkamah Agung mengenai kasus Djoko Tjandra.
Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhan ada dua catatan yang dianggap belum tampaknya perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung.
Pertama, apakah Kejaksaan Agung sudah mendalami ihwal kemungkinan akan adanya 'orang besar' di balik Pinangki.
"Sebab, mustahil seorang Djoko Tjandra, buronan kelas kakap langsung begitu saja percaya kepada Pinangki," ujar Kurnia, Kamis (17/9).
Kurnia menuturkan, bila mengikuti alur perkembangan penyidikan, Pinangki diketahui membantu Djoko Tjandra dalam mengurus fatwa di Mahkamah Agung.
"Lebih lanjut, apakah Kejaksaan sudah mendeteksi bahwa ada dugaan oknum internal MA yang bekerjasama dengan Pinangki untuk membantu urusan tersebut?," ujar Kurnia.
Baca Juga: Kasus Gratifikasi Jaksa Pinangki, Andi Irfan Jaya Diperiksa di KPK
Pelimpahan Berkas
