Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II untuk beribadah di rumah. Regulasi ini ternyata juga diterapkan di kantor Anies sendiri.
Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan Masjid Fatahilah Balai Kota DKI memutuskan untuk tidak beroperasi sesuai anjuran.
Kegiatan salat Jumat pun juga ditiadakan di masjid ini.
"Tidak (menggelar salat Jumat)," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (18/9/2020).
Baca Juga: Bawa Jenazah Sekda DKI ke Balai Kota, Anies Disebut Pemimpin Congkak
Budi pun membantah masjid Fatahilah tak menggelar salat Jumat karena gedung blok G Balai Kota sedang ditutup sementara karena ada kasus corona. Memang, masjid dengan gedung blok G ini berposisi sangat dekat.
Ia menyebut pihaknya mengikuti aturan PSBB dan tidak mengadakan kegiatan ibadah apapun untuk dua pekan ke depan.
"Iya PSBB total (jadi Masjid ditutup selama dua pekan)," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menerapkan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II. Dalam penerapannya, Anies meminta agar masyarakat beribadah dari rumah.
Kendati demikian, tempat ibadah masih boleh dibuka. Namun dengan catatan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 harus dilaksanakan dengan ketat.
Baca Juga: Anak Buah Anies Terpapar Lagi, Total 11 Pejabat DKI Positif Corona
"Khusus untuk tempat ibadah akan ada sedikit penyesuaian, tempat ibadah bagi warga setempat menerapkan protokol yang ketat," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Namun Anies melarang tempat ibadah yang besar seperti masjid raya untuk dibuka. Pasalnya rumah ibadah itu disinyalir akan membuat masyarakat dari berbagai tempat berdatangan.
"Rumah ibadah raya yang jamaahnya datang dari mana-mana lokasi tempat seperti Masjid Raya tidak dibolehkan untuk dibuka, harus tutup," jelasnya.
Rumah ibadah yang boleh dibuka adalah yang berada di perkampungan dan komplek. Pasalnya tempat ibadah itu dinilai hanya digunakan masyarakat sekitarnya saja.
"Rumah ibadah di kampung di komplek yang digunakan oleh masyarakat dalam kampung itu sendiri dalam Kompleks itu sendiri masih boleh buka," pungkasnya.
