Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak bisa berkata-kata kala mengetahui Presiden Joko Widodo justru menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 tertinggi di sembilan provinsi di Indonesia.
Menurutnya, penunjukan Luhut dipandang tidak tepat lantaran bukan merupakan sektor kementerian yang mengurus bidang kesehatan.
Seharusnya, kata Mufidayati, Jokowi jangan sampai mengulang kesalahan dengan penunjukan kepada kementerian yang tidak tepat dalam persoalan penanganan pandemi.
"Speechless, berharap agar negara tidak lagi mengulang kelemahan-kelemahan yang telah terjadi di masa lalu dalam menangani pandemi ini, sebagaimana evaluasi dari dunia international terhadap penanganan pandemi di Indonesia yang memiliki banyak catatan," kata Mufidayati kepada Suara.com, Jumat (18/9/2020).
Mufidayati berharap agar pemerintah dapat serius menangani Covid-19, salah satu caranya ialah dengan menunjuk kementerian atau lembaga yang tepat terkait kesehatan.
"Mitigasi bencana kesehatan ini dikelola dengan lebih baik, melalui penunjukan kementrian yang tepat, kebijakan yang terpadu dari semua sektor mengutamakan atau berbasis penanganan bencana kesehatan dan anggaran yang sangat mencukupi untuk semua kebutuhan rakyat, fasyankes, tenaga medis, tenaga kesehatan, alat kesehatan, obat dan vaksin dalam upaya menghentikan wabah Covid 19," tutur Mufidayati.
Jokowi sebelumnya menunjuk Menko Luhut untuk mendampingi Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang makin meroket.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan Luhut dan Doni nantinya akan membantu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada menko marves Yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan," ujar Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (15/9/2020).
Baca Juga: Inggris Laporkan Kenaikan Kasus COVID-19 Hingga 167 Persen!
Kesembilan provisi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua serta Bali.
