Infografis
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Namun, Kemensos meminta masyarakat juga turut serta dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut.
Salah satunya, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM untuk naik kelas, jangan malah turun kelas.
"Ibarat anak sekolah, ibu-ibu sudah naik kelas atau sudah lulus. Kalau sudah lulus jangan balik lagi jadi KPM,. Kalau sudahlulus sebaiknya sekolah lagi lebih tinggi, " kata Mensos Juliaridalam sambutannya pada kegiatan Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional Bantuan Sosial Program KeluargaHarapan 2020, di Cirebon (17/9/2020).
Ia menekankan bahwa, tugas negara dalam mengurangi angka kemiskinan bukan hanya pekerjaan Presiden, Menteri Sosial atau bupati dan wali kota. Tapi yang lebih penting adalah motivasi dari dalam diri KPM sendiri.
Baca Juga: Sasaran Warga Miskin Diperluas Jadi 60 Persen, Kemensos Sempurnakan DTKS
"Ibu-ibu harus ada motivasi supaya hidup ke depan lebih baik. Baik bagi ibu-ibu baik pula buat Indonesia ke depan. Bilakemiskinan bisa segera dikurangi maka harapan Bapak Presidenagar Indonesia menjadi negara berpendapat menengah padatahun 2045 - tepat 100 tahun Indonesia merdeka, bisa tercapai dengan baik," katanya.
Oleh karena itu, di sini Mensos menekankan pentingnya peran pendamping yang diharapkan memberikan skill dan pengetahuan kepada KPM.
"Termasuk bagaimana mengeloladana bantuan sehingga meningkatkan produktifitas KPM,"katanya.
Mensos Juliari mengatakan graduasi dan rekonsiliasi merupakan upaya pemerintah dalam mengikis kemiskinan.
"Dari laporanyang saya terima hingga Agustus kemarin sebanyak 711.126 atau 71,1 persen dari target 1 juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi," kata Mensos Juliari.
Baca Juga: 1.952 KPM di Kabupaten Gowa Dapat Bantuan Sosial Beras dari Kemensos
"Untuk keluar dari jerat kemiskinan ini harus dimulai dari diri sendiri. Pemerintah sifatnya mendukung. Kalau dihitung, bantuan PKH itu berapa per tahun, paling Rp 5 juta sampai Rp 6 juta," kata Juliari menambahkan.
Banyaknya KPM yang keluar dari kepesertaan, dikatakan Juliari berkat kerja keras pendamping sosial PKH. Untuk itu, ia optimis target graduasi sebanyak 1 juta KPM pada tahun ini dapat terlampaui.
"Ini tak lepas dari kerjasama semua pihak terutama pendamping sosial PKH yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada KPM. Mereka sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini," tambah mantan anggota DPR dua periode ini.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin mengatakan KPM yang telah graduasi dari awal tahun hingga Agustus ini mencapai 711.126 keluarga, atau mencapai 71.1 persen dari target yakni 1 juta KPM. Pepen juga menerangkan tentang jumlah KPM di Jabar yang telah graduasi.
"Hingga bulan Agustus juga, di Provinsi Jabar tercatat sebanyak 125.406 KPM atau 7.16 persen, dari total 1.750.047 KPM," kata Pepen dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Pepen mengatakan Kemensos memberikan apresiasi kepada KPM yang memilih graduasi. Ia berharap kesejahteraan KPM yang telah graduasi meningkat. Pihaknya juga menyalurkan bantuan bagi KPM yang graduasi.
"Hari ini kami hadirkan 50 KPM PKH yang graduasi, yang berasal dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan dan Indramayu. Pada kesempatan ini akan diserahkan KUR untuk lima KPM yang telah diverifikasi. Kemudian bantuan kebutuhan rumah tangga untuk mendukung usaha ibu-ibu," kata Pepen.
Selain graduasi, Pepen mengatakan pihaknya merekonsiliasi penyaluran banutuan KPM agar memenuhi 5T, yakni tepat sasaran, waktu, jumlah, manfaat dan administrasi.
Rekonsiliasi dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Dinas Sosial dan HIMBARA sebagai lembaga penyalur bantuan sosial. Rekonsiliasi ini diikuti ratusan peserta.
"Kegiatan rekonsiliasi diikuti 224 peserta secara luar jaringan (luring). Kemudian, 115 peserta dibagi ke dalam tiga kelas. Dan, 109 peserta secara daring," kata Pepen.
